Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Dok. Istimewa/Kristiyanto
Dok. Istimewa/Kristiyanto

Serang, IDN Times – Sebanyak 483.875 jiwa tercatat masih tinggal di kawasan kumuh di Provinsi Banten. Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten menyebutkan, total luasan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi mencapai 2.562,42 hektare pada 2025.

Kabupaten Lebak menjadi wilayah dengan kawasan kumuh terbesar. Yakni 1.233,98 hektare dengan jumlah penduduk terdampak mencapai 215.110 jiwa. Disusul Kabupaten Tangerang dengan 845,56 hektare dan 189.840 jiwa, serta Kabupaten Serang 252,75 hektare dengan 40.809 jiwa.

Sementara itu, Kabupaten Pandeglang memiliki kawasan kumuh seluas 110,69 hektare, Kota Serang 71,48 hektare, Kota Cilegon 22,41 hektare, dan Kota Tangerang Selatan 8,68 hektare.

1. Faktor utama menjadi penyebab kekumuhan

Foto hanya ilustrasi. (Dok.IDN Times)

Kepala DPRKP Provinsi Banten, Rachmat Rogianto, mengatakan munculnya kawasan kumuh dipicu tujuh faktor utama, mulai dari kepadatan penduduk, ketidakberaturan bangunan, hingga buruknya sistem drainase.

“Ada tujuh faktor yang menyebabkan kawasan kumuh, seperti kepadatan penduduk, ketidakberaturan bangunan, hingga drainase yang buruk,” kata Rachmat, Sabtu (16/8/2025).

2. Dia menilai penataan kawasan kumuh mesti menyeluruh

IDN Times/Khaerul Anwar

Ia menegaskan, perbaikan kawasan kumuh harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya sekadar membangun ulang rumah warga yang tidak layak huni. Sebeb, hal itu akan sia-sia jika lingkungan permukimannya juga tak ditata dengan baik.

“Kalau hanya memperbaiki bangunan tanpa memperbaiki sistem lingkungan dan peluang ekonomi, masalah kumuh akan muncul kembali,” katanya.

3. Ia klaim penanganan tahun ini melebihi target

Dok.PU

Meski demikian, Rachmat menyebut penanganan kawasan kumuh di Banten sudah melampaui target. Pada 2025, Pemprov Banten berhasil menangani penataan 400 hektare, dari target awal 100 hektare.

"Fokus penanganan diarahkan ke wilayah Banten Selatan yang memiliki tingkat kekumuhan tinggi," katanya.

Sekretaris DPRKP Banten, Rinto Yuwono, menambahkan penataan kawasan kumuh menjadi bagian dari program “Banten Maju, Adil Merata” yang diusung Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusumah.

“Kita fokus di Lebak dan Pandeglang, tapi penanganan ini harus dilakukan bersama-sama karena keterbatasan kewenangan,” katanya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team