Hapus Jamkes Rakyat Miskin, Pemprov Banten Dikritik Ekonom Indef

Kepada IDN Times, Nailul Huda yang merupakan warga Cilegon itu mengungkapkan, APBD Banten sebesaran Rp13,2 triliun seharusnya masih bisa naik jika Pemprov memang betul peduli terhadap rakyatnya.

"Tapi kan, selama ini para pemimpin di Banten selalu mementingkan klan (keluarga) mereka sendiri," kata Nailul Huda, Senin (3/2).

Nailul mengatakan, Banten memiliki banyak potensi untuk meningkatkan APBD. Apalagi Banten banyak memiliki kawasan industri, seperti di Tangerang dan di Cilegon. 

"Banten itu daerah kawasan industri terbesar loh. Cilegon saja termasuk UMR tertinggi. Pasti potensi pendapatan daerah terbesar di sana. Tapi ya gitu, kasus terakhir Wali Kota Cilegon kan korupsi kasus izin usaha," kata Nailul.

Nailul menjelaskan, APBD Banten itu masuk dalam 8 besar APBD tertinggi. Tapi APBD besar itu tak dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan rakyat.

"Contohnya saja Cilegon kan punya kawasan industri besar, dan dari kegiatan ekonominya saja seharusnya besar. Tapi masih banyak orang dengan gangguan jiwa berada di jalanan Cilegon. Dinsos -nya ngapain aja itu," ungkap Nailul.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan Banten mencabut bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 243.968 warga tidak mampu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, ratusan warga miskin yang dicabut bantuannya itu tersebar di 6 Kabupaten/Kota di Banten, kecuali Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

Hal itu merupakan dampak dari pengurangan kuota PBI JKN, dari sebelumnya 900 ribu jiwa menjadi hanya 626 ribu penerima saja.

"Penonaktifan itu karena adanya keterbatasan biaya (anggaran) yang dimiliki (Pemprov Banten)," kata Ati saat dikonfirmasi, Senin (3/2).