Lebak, IDN Times – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai berdampak pada operasional layanan publik di Kabupaten Lebak, Banten. Salah satunya dirasakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak yang kini menghadapi lonjakan biaya operasional truk sampah.
Kepala DLH Lebak, Irvan Suyatupika mengatakan, kenaikan harga Dexlite hingga mencapai sekitar Rp26 ribu per liter pada awal Mei 2026 membuat anggaran bahan bakar semakin tertekan.
Irvan menjelaskan, tahun ini DLH Lebak mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,7 miliar untuk kebutuhan BBM 17 unit truk sampah yang beroperasi. Namun setelah harga BBM nonsubsidi naik, anggaran tersebut diperkirakan tidak akan cukup hingga akhir tahun.
“Di perencanaan kan untuk 12 bulan, tapi setelah kenaikan BBM nonsubsidi kira-kira anggarannya tidak akan sampai hingga akhir tahun,” kata Irvan, Senin (11/5/2026).
Meski begitu, pihaknya memastikan layanan pengangkutan sampah tetap berjalan normal dan tidak akan memangkas rute operasional. “Harga BBM nonsubsidi naik, tapi rute tetap normal. Tentu tidak mungkin memangkas rute,” ujarnya.
Irvan mengungkapkan, pemerintah pusat disebut membuka kemungkinan penggunaan BBM subsidi untuk beberapa jenis armada pelayanan publik, termasuk kendaraan persampahan.
Karena itu, DLH Lebak tengah mempertimbangkan penggunaan biosolar untuk menekan beban operasional. “Hanya saja ya tetap harus membuat barcode. Tapi kita lihat nanti perkembangannya,” ucapnya.
Namun, menurut Irvan, penggunaan solar subsidi juga memiliki konsekuensi terhadap performa mesin kendaraan dan standar emisi.
Dampak kenaikan harga BBM juga dirasakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak. Kepala Dishub Lebak, Abdurazak mengaku lonjakan harga Pertamina Dex membuat beban operasional kendaraan dinas semakin berat.
“Pusing juga harga Pertamina Dex tiba-tiba Rp27 ribu,” katanya.
Ia menyebut kenaikan tersebut berpengaruh langsung terhadap kebutuhan anggaran bahan bakar armada operasional milik Dishub Lebak.