HPN 2026: Pers Harus Akurat di Tengah Disinformasi dan Tantangan AI

Ia menyebut, disinformasi kini menjadi pekerjaan rumah global, bukan hanya Indonesia. Sejumlah negara bahkan mengambil langkah tegas terhadap platform digital.

“Prancis sampai mengambil langkah yang saya tidak tahu ini bijak atau ekstrem, menyerang kantor media sosial X setelah ada AI generated content. Supreme Court di India juga memberi ultimatum kepada digital platform Meta. Di Indonesia pun kita beberapa kali harus tegas karena ada platform yang belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik,” ujarnya.

Meski demikian, Meutya menegaskan pemerintah tetap berada di garis depan menjaga kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, namun dengan prinsip tanggung jawab.

“Kominfo tetap berada terdepan untuk menjaga kebebasan berekspresi, kebebasan pers, namun juga tetap bertanggung jawab. Karena ujungnya adalah perlindungan terhadap masyarakat dari informasi yang tidak benar,” tegasnya.

Ia mengatakan, berbagai kebijakan di ranah digital, termasuk terkait AI, justru ditujukan untuk memberi ruang yang lebih sehat bagi karya jurnalistik.

“Kami ingin karya-karya jurnalistik bisa kembali dinikmati seperti dahulu: indah, tepat, bermanfaat, dan mendidik, tanpa banyak noise,” katanya.

Meutya juga menyoroti tantangan keberlanjutan pers, baik secara ekonomi maupun etika. Menurutnya, disinformasi berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik.

“Pers yang sehat bukan hanya soal kebebasan dan profesionalisme, tapi juga keberlanjutan. Disinformasi ujungnya akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk pers,” ucapnya.

Terkait AI, Meutya mengungkapkan adanya gelombang penolakan di sejumlah negara. Ia mencontohkan gerakan ratusan seniman dan kreator dunia yang menolak karya mereka digunakan untuk melatih algoritma AI tanpa izin.

“Kita juga melihat media-media besar dunia menggugat perusahaan AI karena diduga mengambil karya jurnalistik tanpa izin. Tapi untuk jurnalis, gerakannya masih terfragmentasi,” katanya.

Ia juga mengingatkan insan pers agar waspada terhadap lobi perusahaan AI yang mulai mendekati ruang redaksi.

“Saya tidak mengatakan itu salah, tapi ini warning untuk teman-teman semua. Mereka memang wajib give back karena mereka juga mengambil data dari karya jurnalistik kita,” ujarnya.

Meutya menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan turunan dari prinsip UNESCO terkait AI, termasuk wacana pelabelan konten berbasis kecerdasan buatan.

“Sekarang drafnya sudah siap, salah satunya labeling AI untuk karya-karya yang menggunakan artificial intelligence,” katanya.

Namun, ia menekankan pentingnya keberpihakan redaksi terhadap karya jurnalistik manusia. “Rasanya perlu ada kesepakatan dari ruang redaksi. Jangan 100 persen pakai AI. Karena karya jurnalistik yang dibuat oleh manusia dengan mesin pasti berbeda,” ujarnya.

Menurut Meutya, kecerdasan buatan berpotensi mengambil banyak peran manusia di masa depan, sehingga diperlukan sikap bersama agar teknologi tidak menggerus nilai-nilai dasar jurnalisme.

“Saya termasuk yang perlu mengantisipasi bahwa AI ini bisa mengambil berbagai tugas manusia. Maka keberpihakan terhadap tangan-tangan manusia di ruang redaksi menjadi penting,” pungkasnya.