Kota Serang, IDN Times - Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Banten Ati Pramudji mengakui ada perbedaan data jumlah kasus positif virus corona atau COVID-19 antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Data yang dimiliki daerah merupakan berasal dari pemerintah pusat. Pemprov Banten, kata Ati, harus memilah data dari pusat. "Kami harus melakukan tracing apakah benar warga Banten atau bukan," kata Ati saat dikonfirmasi, Senin (23/3)
Ati menjelaskan, setiap menerima data dari pusat pihaknya akan melakukan tracing terlebih dahulu domisili yang bersangkutan. Jika berdomisili atau tinggal di Banten akan masuk dalam data provinsi.
Sementara pemerintah pusat melakukan pendataan berdasarkan data identitas diri pasien atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Kalau bukan warga Banten, kami tidak akan masukkan dalam data. Jadi kenapa meng-update (data situs) sehari sekali? Karena harus di-tracing dulu benar gak dia tinggal di situ," katanya.
Disampaikan Ati, pemerintah pusat memberikan data agar pemerintah daerah melakukan tracing atau pelacakan terhadap jejak kontak dekat pasien positif COVID-19. Tujuannya, petugas bisa memutus rantai penyebaran virus yang berasal dari negeri tirai bambu tersebut.
"Bukan untuk menginformasikan ke masyarakat bagaimana ini tracing kontak secepatnya tentunya data lebih cepat data pusat,"kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten tersebut.
Berdasarkan data pemerintah pusat, ada sebanyak 43 warga Banten positif corona dan dua orang diantaranya meninggal dunia. Sementara jika merujuk terhadap situs infocorona.bantenprov.go.id warga Banten yang positif corona sebanyak 34 orang dan empat orang dinyatakan meninggal dunia.
"Sekarang kita itu antara pusat dan daerah berbeda karena semua data itu berasal dari pusat. Daerah itu menunggu data itu dikirim dari pusat," tuturnya.