Intimidasi Mahasiswa Katolik Unpam, Setara: Cermin Lemahnya Toleransi

07 Mei 2024, 16:27 WIB

Dok. IDN Times/han

Tangerang Selatan, IDN Times - Setara Institute menilai, kasus pelabrakan mahasiswa Katolik Universitas Pamulang (Unpam) yang tengah beribadah merupakan pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Insiden itu, menurut Setara Institute, juga sekaligus cerminan dari lemahnya ekosistem toleransi di tengah tata kebinekaan Indonesia.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan, kasus ini mempertegas bahwa situasi pelanggaran KBB stagnan serta gangguan atas tempat ibadah dan peribadatan masih terus terjadi.

"Data Setara Institute menunjukkan, dalam periode tahun 2007-2022 terdapat 573 kasus gangguan terhadap tempat ibadah dan peribadatan yang terjadi di Indonesia," kata dia.

1. Setara menilai, ada faktor lemahnya penegakan hukum dalam insiden itu

Ilustrasi borgol. (IDN Times)

Kasus pembubaran ibadah Rosario mahasiswa Katolik Unpam, menurut Halili, menunjukan bahwa intoleransi dan kebencian terus menjadi ancaman terhadap hak atas KBB yang secara konstitusional harus dijamin oleh negara dan pemerintah.

Dalam kasus pembubaran rosario di Unpam, ada dua faktor utama yang mendorong pembubaran, yaitu intoleransi di kalangan masyarakat dan kegagalan elemen negara, dalam konteks ini RT/RW sebagai unsur negara di tingkat terkecil, di ranah masyarakat, untuk menjamin hak seluruh warga atas KBB.

"Upaya pihak kepolisian untuk mendamaikan para pihak tidak menghapus pidana yang terjadi. Penegakan hukum atas kasus-kasus persekusi penting untuk dilakukan, untuk mencegah perluasan persekusi dan pelanggaran KBB," ungkapnya.

Dalam pemantauan Setara Institute, lanjut Halili, penegakan hukum yang berkenaan dengan pelanggaran KBB selama ini lemah. Secara umum, hal itu, menjadikan kelompok minoritas sebagai korban.

2. Seluruh pihak diminta menahan diri

ilustrasi rosario dan alkitab. (pexels.com/pixabay)

Halili mengatakan, pihaknya mendorong seluruh pihak untuk menahan diri. Narasi-narasi lanjutan terkait peristiwa yang mereproduksi kebencian dan menaikkan tensi konfliktual mesti dihentikan.

Para pihak diharapkan untuk melakukan upaya-upaya cooling down. "Setara Institute juga mendesak para pihak untuk menolak politisasi terkait kasus tersebut dalam rangka dinamika elektoral, khususnya terkait Pilkada pada November 2024 mendatang," ungkapnya.

Selain itu, Setara Institute mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan lanjutan yang dibutuhkan, seperti penanganan korban, jaminan perlindungan hak atas KBB, dan penegakan hukum atas tindak kekerasan yang terjadi.

3. Setara Institute mengendus ada sentimen kedaerahan dalam kasus ini

Umat katolik mengikuti misa Paskah di Gereja HKTY Ganjuran Bantul.(IDN Times/Daruwaskita)

Halili menyebut, dari informasi yang pihaknya temukan di lapangan, ada semacam kebencian berdasarkan suku agama dan ras atau SARA. Pembubaran ini bukan hanya soal agama, tapi juga asal daerah.

"Tindakan semacam ini tidak dibenarkan dan tidak boleh dilakukan, termasuk dari mereka yang banyak terhadap yang sedikit, yang penduduk asli terhadap pendatang," ungkapnya.

Seluruh pihak, lanjutnya, mesti berkontribusi untuk memajukan toleransi, sebab toleransi merupakan elemen kunci dalam tata kebinekaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.