Investasi Tangsel di BJB Perlu Diaudit, Terindikasi Rugi Rp8,2 Miliar

Menurutnya, penyertaan modal daerah dalam bentuk saham tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada mekanisme panjang sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BUMD.

“Ini tidak bisa tidak, tetap harus ada perjanjian. Pemda bertindak sebagai perdata publik yang membeli saham dari badan usaha, dalam hal ini Bank BJB. Kalau ada perjanjian ini baru kita bisa lihat,” ujarnya.

Ichsanuddin juga mempertanyakan dasar Perda yang diterbitkan pada 25 November 2021 terkait penyertaan modal Pemkot Tangsel sebesar Rp10 miliar ke Bank BJB. Sebab, dari laporan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham pada 10 Juni 2025, tercatat Tangsel hanya memiliki saham sebesar 7.380.573 lembar senilai sekitar Rp1,8 miliar.

“Harus dicari alasan bagaimana Perda tahun 2021 menyetujui penyertaan sebesar Rp10 miliar. Harus ada naskah akademiknya, bahan kajiannya, sehingga jelas kenapa muncul angka Rp10 miliar, tapi ternyata yang didapat hanya senilai Rp1,8 miliar,” kata Ichsanuddin.

Ia menekankan perlunya audit investigasi terhadap Pemkot Tangsel dan Bank BJB untuk memastikan aliran dana publik tersebut.

“Nah, kalau begitu harus dilakukan audit, audit di kedua belah pihak. Ada pemeriksaan khusus pada Pemda, ada pemeriksaan khusus pada BJB, duit Rp8,2 miliar itu hilang ke mana? Karena mestinya kalau Rp10 miliar, bukan cuma 7,38 juta lembar, harusnya sekitar 40 juta lembar,” jelasnya.

Ichsanuddin juga menyoroti potensi kerugian keuangan daerah jika persoalan ini tidak segera diusut, sebab dana yang digunakan merupakan uang masyarakat.

“Kalau hilang ya rugilah. Hilangnya sampai Rp8,2 miliar itu signifikan. Ketika tahap pertama saja tidak jelas, dia merugikan bagi masyarakat. Karena itu uang masyarakat yang ditanamkan ke situ,” katanya.

Menurutnya, DPRD Kota Tangsel tidak boleh diam atas ketidakjelasan penyertaan modal ini dan perlu segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan investigasi.

“DPRD harus menerbitkan surat kepada BPK untuk melakukan investigasi audit atas Perda tahun 2021 yang menyatakan penyertaan 10 miliar, tapi dalam praktik menurut penerbitan dari Dirjen AHU hanya Rp1,8 miliar lebih tepatnya 7,380,573 lembar. Audit ini akan memperjelas posisinya, siapa yang salah, apakah Pemda, BJB, atau keduanya,” kata Ichsanuddin.