Anggaran Dindikbud Banten pada 2026 mencapai Rp3,437 triliun
Program sekolah gratis SMA/SMK swasta menjadi penyumbang terbesar kenaikan anggaran
Daftar OPD dengan anggaran terbesar di Banten 2026, dari Dindikbud hingga alokasi anggaran paling kecil
Serang, IDN Times – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp3,437 triliun.
Jumlah itu melampaui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang biasanya menjadi OPD dengan porsi anggaran tertinggi setiap tahun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti membenarkan hal itu. Dia mengungkap, anggaran Dindikbud itu naik dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp3,29 triliun.
“Total anggaran mencapai Rp3.437.706.522.000. Kenaikan tersebut terutama berasal dari program sekolah gratis,” kata Rina, Jumat (12/12/2025).
Rina menjelaskan, lonjakan anggaran terjadi karena pemerintah provinsi menyiapkan program sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK swasta pada 2026. Dari total alokasi anggaran, lebih dari Rp345 miliar dialokasikan khusus untuk program tersebut.
Terpisah, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa Dindikbud memang menjadi OPD dengan anggaran terbesar. Namun ia menilai sebagian besar anggaran tersebut masih terserap untuk belanja rutin dan belanja pegawai, bukan pembangunan fasilitas pendidikan.
“Anggaran Dindik itu besar, tapi anggaran infrastrukturnya sedikit. Kebanyakan untuk belanja rutin,” kata Dimyati.
Ia berharap di tahun-tahun berikutnya porsi anggaran untuk peningkatan fasilitas pendidikan dapat diperbesar. “Makanya harusnya dibanyakin lagi anggarannya untuk fasilitas sekolah,” katanya.
Berikut daftar OPD dengan anggaran terbesar di Banten 2026:
1. Dindikbud Banten – Rp3.437.706.522.000
2. BPKAD Banten – Rp2.109.364.193.554
3. Dinas Kesehatan – Rp1.020.968.436.000
4. DPUPR – Rp883.584.353.000
5. Sekretariat DPRD – Rp450.287.030.000
Sementara OPD dengan alokasi anggaran paling kecil adalah:
1. Biro Hukum – Rp2.608.575.000
2. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi – Rp1.883.966.000
3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan – Rp1.690.672.000
4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Rp1.510.177.000
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa – Rp834.983.000