Jalan Berliku Airin di Pilgub Banten

Sejak dua tahun lalu, Airin sebetulnya sudah mendapatkan mandat surat penugasan untuk maju di Pilgub Banten, yang kala itu dikeluarkan oleh Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar. Sejak dapat surat tugas tersebut Airin mulai turun ke masyarakat melakukan sosialisasi.

Bahkan, dia pun sempat ditugaskan untuk mencalonkan terlebih dahulu sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Banten III. "Alhamdulillah meraih suara tertinggi di daerah pemilihan Banten III," kata Airin, beberapa waktu lalu.

Partai lain yang digadang ikut mengusung Airin adalah PDIP. Airin bakal diduetkan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten, Ade Sumardi.

Sekretaris DPD PDIP Banten, Asep Rahmatullah mengklaim, partainya dan Golkar telah sepakat untuk mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan dan mantan Wakil Bupati Lebak tersebut.

"Kami bisa berangkat mencalonkan Bu Airin dengan Pak Ade Sumardi. Deklarasi rencana tanggal 14 Agustus 2024," kata Asep saat ditemui di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Rabu (7/8/2024).

Hasil itu pun tak membuat Airin-Ade mulus maju di Pilgub Banten. Drama politik dimulai ketika Ketua Umum Golkar Airlangga tiba-tiba mengumumkan mundur dari jabatannya pada 11 Agustus lalu. 

Istri Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan itu pun bahkan sempat terancam tak bisa maju karena tak kunjung dapat restu Golkar. PDIP pun membatalkan deklarasi duet Airin-Ade hingga waktu yang tak ditentukan. 

PDIP--yang memang sudah siap mengusung Airin dengan Ade Sumardi sejak awal Agustus lalu-- tak cukup memenuhi syarat karena hanya memiliki 14 kursi DPRD Banten dari 20 kursi ambang batas dukungan.

Nasib Airin-Ade berada di ujung tanduk. Bisa bertarung melawan Andra-Dimyati pun kian jauh dan samar.

Di tengah drama dan manuver Golkar, Ade juga sempat menarik surat pengajuan pengunduran diri sebagai calon legislatif DPRD Banten terpilih hasil Pemilu 2024. Padahal surat pengunduran diri tersebut sebelumnya dia serahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten sebagai syarat maju sebagai calon Wakil Gubernur Banten mendampingi Airin Rachmi Diany.

"Betul, PDIP menarik surat pengunduran diri Pak Ade sebagai caleg terpilih," kata Komisioner KPU Banten, Ali Zaenal Abidin saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2024).

Di tengah ketidakjelasan nasib pasangan calon (paslon) Airin-Ade, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Pilkada yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, pada 20 Agustus 2024. 

Dalam putusannya, MK mengubah "aturan main" pilkada, salah satunya terkait syarat pencalonan kepala daerah. (Baca putusan MK di bawah ini). Dengan putusan MK yang menurunkan ambang batas dukungan menjadi 7,5 persen itu, PDIP bisa mengusung sendiri calonnya, tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

Pada 25 Agustus 2024, pasangan Airin-Ade pun mendeklarasikan diri maju melalui PDIP,  tanpa restu Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah menyebut, alasan iparnya yakni Airin Rachmi Diany tak mendapat rekomendasi dari Partai Golkar. "Karena kata Ketum (Golkar), ini buat keselamatan Partai Golkar. Kalau sudah soal keselamatan partai, ya kami kader harus mengikuti partai," kata Tatu, di ICE BSD, Minggu (25/8/2024).

Namun begitu, lanjut Tatu, Ketua Umum (Ketum) Golkar, Bahlil Lahadalia justru malah memberi restu kader partai yang mendapat suara pemilihan legislatif terbanyak se-Banten tersebut maju sebagai Cagub melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Keesokan harinya, Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada pasangan Andra-Dimyati. 

Namun, dinamika politik berubah seketika saat Airin dan Ade Sumardi diundang oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia ke Jakarta, hari ini. Bahlil menarik dukungannya ke Andra Soni-Dimyati dan mengalihkan ke Airin Ade Sumardi.

Bahlil menyerahkan secara langsung surat rekomendasi dalam bentuk B1 KWK kepada Airin-Ade ebagai syarat pendaftaran ke KPU Provinsi Banten.

"Bismillahirohmanirohim kami serahkan B1KWK kepada Ibu Airin Rachmi Diany dan Pak Ade Sumardi," kata Bahlil Lahadalia, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Lebih jauh, Bahlil menegaskan, bahwa Airin Rachmi merupakan anak kandung Partai Golkar. Di sisi lain, Bahlil juga mengakui bahwa Airin merupakan salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Golkar. Oleh sebab itu, Partai Golkar merasa memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan penuh kepada Airin Rachmi Diany untuk berkompetisi di Pilkada Banten 2024.

"Rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk berkompetisi," ujar Bahlil. 

Pada kesempatan itu, Bahlil juga menegaskan, bahwa dukungan ini diberikan bukan karena didahului oleh PDI Perjuangan. Ia juga memastikan, bahwa dukungan ini diberikan bukan karena pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Pengamat politik dari Universitas Serang Raya (Unsera), Ahmad Sururi menduga, ada beberapa alasan mengapa Golkar akhirnya mendukung Airin di Pilgub Banten 2024.

Pertama, turbulensi koalisi KIM Plus dan Koalisi Banten Maju (KBM) menurun pasca putusan MK, ini menjadi penyebab penting mengapa akhirnya Golkar berani mengambil sikap mendukung Airin di Pilgub Banten

Kedua, bagi Golkar, Airin adalah aset, tidak hanya èlektabilitas yang tinggi di survei Pilgub Banten akan tetapi juga memiliki logistik, kapabilitas, dan popularitas yang tinggi. "Jikapun kalah di Pilgub Banten, Airin berpotensi menjadi queen maker dan menjadi penentu peta politik Banten ke depan," katanya.

Selain itu, Golkar ingin memastikan Airin menang di Pilgub Banten. Kemenangan Airin akan menjadikan Golkar sebagai partai besar di Provinsi Banten. "Sebuah risiko dan kerugian besar jika Airin menang di Pilgub Banten tetapi tanpa ada Golkar di dalamnya," katanya.

Kemudian, sebagai queen maker, menurut Ahmad, Airin masih didukung keluarga yang masih cukup kuat, yakni dinasti Ratu Atut Chosiyah.

"Kegagalan Golkar mendukung Airin akan berimbas terhadap perolehan suara Golkar di pilkada kabupaten/kota," katanya.

Paslon Airin-Ade pun berencana mendaftar ke KPU Banten pada Rabu, 28 Agustus 2024. Apakah drama dan manuver politik masih berlanjut?