Serang, IDN Times - Sejumlah nelayan di Kabupaten Pandeglang mengeluhkan sulitnya mendapat pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, sehingga mereka terpaksa membeli BBM jenis pertamax.
Dampaknya, biaya operasional untuk sekali melaut makin membengkak. Kondisi itu sudah terjadi sejak awal tahun 2023.
Mursid, salah satu nelayan asal Panimbang mengatakan, dalam sehari ia membutuhkan 30-40 bahan bakar dan ditambah dengan 8-10 liter untuk bagan (tempat tangkap ikan yang dibuat di tengah laut). Total, dia membutuhkan BBM hingga 50 liter dalam sehari.
"Mending kalau kita dapat ikan saat melaut, ini mah harga ikan murah. Beli BBM harus Pertamax saja, berat diongkos," kata Mursid, Senin (31/7/2023).
Ia berharap, Pertamina tidak membatasi pembelian Pertalite. Mengingat saat ini, BBM jenis tersebut sudah tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.
"Kalau solar wajar dibatasi, karena ada yang disubsidi. Nah ini Pertalite kan enggak," katanya.
Sementara, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pandeglang, Encep Waas mengatakan, pembatasan pembelian tersebut sebetulnya berjalan sejak tahun lalu.
"Sudah lama sebetulnya sejak ada perubahan jenis Pertalite dari BBM umum menjadi BBM khusus penugasan dari Pertamina," katanya.
Lanjutnya, nelayan yang akan membeli solar maupun Pertalite di SPBUN harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perikanan Pandeglang. "Kebijakan dari SPBUN nya seperti itu, tapi Dinas Perikanan sekarang takut mengeluarkan rekomendasi, karena takut disalahgunakan," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perikanan Pandeglang, Budi S Januardi mengatakan, pelarangan SPBU, SPBUN dan lembaga penyalur melayani pembelian Pertalite menggunakan jerigen atau drum berdasarkan surat edaran dari Pertamina.
Sedangkan kata Budi, hal yang mustahil bila nelayan membeli Pertalite langsung membawa perahu ke SPBU dan SPBUN. "Itu yang jadi masalah, karena pertamina mengeluarkan surat edaran pelarangan," katanya.
Ditambah lanjut dia, pemerintah pusat tidak memberikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk pembelian Pertalite. "Sebetulnya bisa membeli Pertalite enggak pakai rekomendasi, karena juklak dari kementeriannya belum ada," katanya.