Kades Kohod Mengaku Tak Dengar Keluhan Nelayan Soal Pagar Laut

Arsin juga menyebut, hingga saat ini nelayan masih melaut seperti biasa. Adanya pagar laut, kata Arsin, tidak mengganggu nelayan mencari ikan.

"Dan sampai sekarang pun, nelayan masih bernelayan. Di Kohod itu sudah lama (pagar laut), kok baru sekarang diramai-ramaikan, bahkan saya buktiin, nelayan masih bernelayan tidak ada keluhan sama sekali," jelasnya.

Sebagai kepala desa, Arsin mengaku mengetahui ihwal pemagaran laut tersebut. Namun, tidak mengetahui dalang dari pemasangan pagar laut tersebut.

"Saya jadi kepala desa kan di wilayah saya harus tahu apa yang terjadi, nanti kalau ditanya, tahu apa enggak, ya tahu. Tahu dalam arti ada pemagaran. Tapi siapa di belakangnya saya tidak tahu, yang penting sebagai kepala desa jangan bilang tidak tahu," jelasnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu sempat beredar video viral di media sosial, yang berisi Arsin tengah berada di pesisir laut, di mana sekelilingnya terdapat tumpukan bambu-bambu dengan beberapa orang terlihat sedang menyusun bambu untuk dilarungkan ke laut.

Arsin juga terlihat menunjuk-nunjuk layaknya tengah mengarahkan pemasangan bambu tersebut. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Arsin membantah.

"Tidak, bagaimana saya mau mengarahkan, saya kenal saja tidak. Saya datang ke sana, ke lokasi itu karena ada laporan dari RT/RW saya yang bilang ada yang mager," ungkapnya.

Namun, saat ia tiba di lokasi yang dilaporkan perangkat desanya, Arsin mengklaim ia hanya menemukan warga yang sedang membatasi tanah miliknya dari abrasi air laut.

"Begitu saya ke sana memang ada, tapi dia memang benar membatasi tanah milik dia dari abrasi," ungkapnya.

Arsin menuturkan, gestur menunjuk seperti mengarahkan di video tersebut, bukanlah memerintahkan pemasangan pagar laut, melainkan sedang bertanya kepada warga ihwal batas tanah miliknya sesuai dengan dokumen dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.

"Saya nunjuk-nunjuk itu, saya mau tahu, ini tanah kamu batas mana? Diunjuk (diberitahu) lah yg itu-itu. Saya ngikutin dia pada waktu mager itu, sudah ada batas hukum dari BPN, sehingga dia (warga) mah engga salah, saya bilang lebih juga jangan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Nurjaman mengaku tidak mengetahui terkait adanya pagar laut di wilayahnya. Bahkan, ia mengaku baru kali ini meninjau adanya pagar laut di wilayahnya tersebut bersama Ombudsman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan jajaran Kementerian lainnya pada Rabu (15/1/2025).

"Ya, saya baru kesini malah, baru meninjau ini, baru tahu, saya enggak tahu, saya jarang (meninjau) ke lapangan, di kantor terus," kata Nurjaman.

Nurjaman juga menyebut, sebagai kepala desa, dirinya tidak pernah mendengar ada nelayan yang mengeluh perihal pagar laut. Apalagi, kata dia, nelayan telah diwadahi oleh himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI).

"Tidak ada. Saya jamin tidak ada itu (keluhan soal pagar laut), karena nelayan di sini diwadahi oleh HNSI, ada koordinasi HNSI-nya tapi saya tanya biasa saja, ya sudah," ungkapnya.

Berbeda dengan pernyataan Kepala Desanya, nelayan Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru (50) mengatakan, nelayan yang memasang cucuk bambu yang ada di perairan Pantai Utara Kabupaten Tangerang bukanlah sukarelawan, melainkan dibayar. Hal tersebut lantaran, dirinya dan nelayan di wilayahnya pernah mendapat tawaran untuk memasang cucuk bambu tersebut.

"Ada upahnya, saya pernah ditawari RT setempat. Standar di Pantura sehari Rp125 ribu per hari, tapi tergantung jam juga, kalau jam malam beda," kata Heru, Jumat (10/1/2025).

Heru mengungkapkan, pemasangan cucuk bambu tersebut sudah dilakukan selama 3 bulan. Di mana, ribuan bambu datang diangkut menggunakan 4-5 mobil truk.

"Yang masang setiap hari 10 orang bambu diangkut dengan 3 kapal tiap hari begitu yang saya tahu, tapi yang memasang (cucuk bambu) dari Kecamatan beda," ungkapnya.

Adapun, cucuk bambu tersebut memiliki kedalaman 6 meter drngan lebar 1,5 meter. Di bawah cucuk bambu tidak hanya ditancapkan begitu saja melainkan ada material lain seprerti karung isi pasir dan paranet.

"Warga nelayan sudah biasa kalau nancepin bambu, apalagi masih di pinggir. Tinggal ditarik dari bagan, pakai benting, tancepin, ikat, tarik paul kemudian gelar," jelasnya.

Heru menjelaskan, warga Pulau Cangkir menolak adanya pemagaran laut tersebut. Pasalnya, di Pulau Cangkir terdapat situs sejarah religi yang biasanya ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah.

"Kalau warga Pulau cangkir jelas menolak, karena ada situs sejarah, ada Makam Waliyudin, kalau dipagar situs sejarahnya punah ke depan, kami masyarakat Pulau Cangkir secara tidak langsung menolak adanya pemagaran pantai," ungkapnya.

Namun, ia dan warga Pulau Cangkir tidak berani melarang saat nelayan lain memasang cucuk bambu tersebut. Pasalnya, aparat daerah setempat menyebut cucuk bambu tersebut merupakan proyek negara.

"Warga engga melarang, karena ada dalih PSN jadi takut semua. Itu punya negara, punya PSN katanya," tuturnya.