Kejari dan Pemkab Lebak Gelar Sosialisasi Program Jaga Desa

01 Mei 2025, 07:55 WIB

Dok. Kejari Lebak

Lebak, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak bersama Pemerintah Kabupaten Lebak menyosialisasikan program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) secara hybrid di Lebak Data Center, Rabu (30/4/2025). Dengan program ini, pengelolaan dana desa berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

"Dengan program ini, diharapkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Lebak dapat berjalan lebih baik dan efektif, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyrakat desa," kata Kasi Intel Kejari Lebak, Puguh Raditya Aditama dalam keterangan pers, Rabu (30/4/2025).

Jika program itu berjalan dia berharap kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, agar tercapai tujuan Indonesia emas 2045.

Dalam keterangan tertulis yang sama,

2. Program ini dilakukan dengan sistem aplikasi

Dok. Kejari Lebak

Sementara itu, Kajari Lebak, Devi Freddy Muskitta menjelaskan, program Jaga Desa menggunakan pendekatan pengawalan, pendampingan, dan pengawasan, dengan inovasi digital berupa aplikasi Jaga Desa.

Program ini, lanjutnya, bertujuan untuk memastikan penggunaan dana desa tepat guna dan terhindar dari risiko hukum. "(Aplikasi ini) akan dipantau langsung oleh Kejaksaan Agung, dan bisa diakses oleh user, seperti bupati, sekda, Dinas PMD," kata dia.

2. Bupati Lebak: Program Jaga Desa sejalan dengan visi misi Lebak Ruhay

Dok. Kejari Lebak

Sementara itu, Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyatakan, bahwa program Jaga Desa merupakan bagian dari upaya Kejaksaan RI dalam mendukung pemerintah mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

"Yang mana sejalan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Lebak, yaitu Lebak Ruhay, yang bertujuan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan daerah melalui program unggulan yang pantas, cepat, tepat, dan tuntas," kata dia.

Sosialisasi itu dihadiri juga jajaran kejaksaan serta seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lebak yang hadir secara virtual.

"Bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung program pemerintah dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mencegah tindak pidana korupsi, sesuai dengan asta cita presiden poin enam dan tujuh," kata Devi.