Serang, IDN Times - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara korupsi pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi Bank Banten ke PT HNM pada 2017.
"Pidana asal penyimpangan pemberian KMK dan KI pada Bank Banten kepada PT HNM," kata Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat konferensi pers, Kamis (5/1/2023) malam.
Berdasarkan pemeriksaan, Kajati mengungkap, penyidik menemukan indikasi penyimpqngan dan pencucian uang pada proses penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi.
Direktur utama pada perusahaan ini, yaitu Rasyid Samsudin, menguasai dan menerima dana dari dua kredit itu, yakni senilai Rp61,6 miliar.
"RS menguasai dan menerima hasil pencairan KMK dan KI tahap pertama dan kedua serta KMK standby loan tahap pertama dan kedua, dari hasil penarikan kredit sebanyak 5 tahap," katanya.
Uang hasil pencairan KMK dan KI ini, kata Leo, dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Saat pencairan, Rasyid melakukan penempatan atau (placement) aliran dana pencairan kredit tersebut ke rekening -rekening pihak lain yang tidak berhak.
Tak hanya itu, Rasyid juga diduga membelanjakan atau dengan maksud menyamarkan dan atau menyembunyikan uang hasil pencairan KMK dan KI dari Bank Banten.
"Yang merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan cara melakukan pemindah bukuan atau transfer/RTGS serta penarikan tunai dan pembayaran ke sejumlah pihak melalui beberapa rekening," katanya.
Hal ini diduga telah melanggara Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana Pencucian uang.
Oleh karenanya, Kajati Banten telah memerintahkan kepada tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten untuk segera menyelesaikan proses penyidikan TPPU dengan melakukan tindakan hukum yang cepat dan terukur serta sesuai aturan hukum.
"Melakukan penelusuran setiap aliran dana dan mengupayakan secara optimal pengembalian kerugian keuangan negara dari siapapun yang menerimanya," katanya.
Selanjutnya, Kajati Banten mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan kasus pembobolan atau penggelapan dana nasabah di satu bank Himbara di Tangerang. Uang yang dibobol nilainya mencapai Rp 8,5 miliar milik nasabah prioritas.
"Ini terkait dugaan korupsi pada pengelolaan dana simpanan nasabah prioritas, terjadi di salah satu bank Himbara di cabang Tangerang, Banten sehingga merugikan keuangan negara," katanya.
Hal ini diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
Pembobolan ini diduga dilakukan oleh oknum pegawai dengan memanipulasi data nasabah prioritas dan menggelapkan dana nasabah tersebut. Perbuatan ini dilakukan pada kurun waktu April-Mei 2022 dan September hingga Oktober 2022 tanpa sepengetahuan nasabah.
"Dari perbuatan oknum pegawai tersebut mengakibatkan kerugian ke bank Himbara tersebut Rp 8,5 miliar," katanya.
Leo menjelaskan bahwa tim penyidik diperintahkan untuk memeriksa pihak-pihak terkait agar segera menetapkan tersangka. Serta melakukan tindakan hukum cepat selama proses penyidikan.
"Untuk memperlancar penyidikan belum bisa disampaikan bank apa nanti akan kami sampaikan dari anggota Himbara tersebut," katanya.