Keterbatasan Ahli Gizi Jadi Tantangan Penyelenggaraan MBG di Banten

Kebutuhan ahli gizi disebut krusial karena mereka berperan menentukan kecukupan kalori, standar menu, hingga memastikan keseimbangan gizi pada setiap paket makanan MBG yang dibagikan kepada siswa.

“Ahli gizi yang akan mengatur berapa kalori yang dibutuhkan setiap memberikan jamuan MBG tersebut. Menu yang diberikan pun harus disesuaikan dengan standar gizi seimbang,” katanya.

Menurut Ati, satu orang ahli gizi tidak ideal untuk menangani seluruh kebutuhan teknis dalam operasional harian SPPG. Mestinya, kata dia, keberadaan ahli gizi disetiap dapur MBG lebih dari satu orang.

"Kalau satu kasihan juga mereka, selama ini cukup lelah karena harus menyiapkan bukan hanya dari pagi sampai menyelesaikannya, tapi persiapannya juga harus dilakukan,” katanya.

Dinkes mencatat jumlah ahli gizi di Provinsi Banten secara keseluruhan mencapai lebih dari seribu orang, tersebar di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya.

“Bahkan di satu puskesmas saja ada dua untuk wilayah Tangerang Raya. Dan setiap rumah sakit juga sudah ada ahli gizi. Kalau dihitung mungkin lebih dari 2.000,” katanya.

Selain persoalan tenaga ahli, Dinkes juga tengah mempercepat sertifikasi dan pelatihan bagi penjamah makanan di seluruh SPPG untuk mencegah kasus keracunan. Pelatihan diberikan tidak hanya kepada ahli gizi, tetapi juga kepada seluruh petugas yang menangani makanan.

“Namun belum kita selesaikan tuntas semua, baru sekitar 60 persen dari total penjamah makanan yang ada di seluruh SPPG, atau 514 SPPG di wilayah Banten. Jadi kita lakukan bertahap secara terus-menerus,” kata Ati.

Ia menjelaskan, syarat kelayakan higienis SPPG mensyaratkan sedikitnya 50 persen penjamah makanan telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi.

"Upaya ini disebut penting untuk menekan risiko kontaminasi dan menjaga kualitas MBG," katanya.