Ketua Apdesi Tangerang: Pernyataan Said Didu Bikin Publik Benci Kades
- Maskota menilai pernyataan Said Didu bikin kepala desa terkena pembebasan lahan PIK 2 dibenci masyarakat, membuat adanya gejolak dan terkotak-kotak.
- Pernyataan Said Didu soal PIK2 bisa jadi 'negara di atas negara' menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat, namun Maskota tidak pernah mendengar adanya aduan langsung dari masyarakat.
- Ketua Apdesi nasional, Surta Wijaya mengatakan, pernyataan dari tokoh nasional seperti Said Didu bisa bikin masyarakat terprovokasi, namun membantah tuduhan kepala desa menjadi tangan kanan investor.
Tangerang, IDN Times - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang, Maskota menilai pernyataan Said Didu bikin kepala desa yang wilayahnya terkena pembebasan lahan proyek Pantai Indah Kosambi (PIK 2) dibenci masyarakat. Maskota mengatakan, pernyataan Said Didu membuat adanya gejolak masyarakat yang menjadi terkotak-kotak.
"Masyarakat nanti tidak menghargai kami sebagai kepala desa, makanya melaporkan bukan saya sendiri, yang saya tahu ketika ada pemberitaan itu seperti mau memecah belah, kepala desa selalu dihujat dan tidak ada kepercayaan, padahal kami berjuang dipilih masyarakat," kata Maskota, Rabu (30/11/2024).
1. Statemen Said Didu soal 'negara di atas negara' ke PIK 2 dinilai berlebihan
Maskota mengungkapkan, pernyataan Said Didu soal PIK2 bisa jadi 'negara di atas negara' menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut tidaklah mungkin lantaran, menurut dia, pemerintah pusat tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi.
Apalagi, menurut Maskota, Indonesia telah memiliki Badan Intelijen Negara (BIN) yang akan mengetahui jika ada niat pengembang untuk membangun negara sendiri.
"Contohnya PIK 1 aja tidak ada masalah kan, bahkan ada masyarakat sendiri yang tahu dan bertanya, bahwa ada provokator yang mengisukan bakal jadi suatu negara, kami sebagai orang Utara ikut bertanggung jawab," jelasnya.
2. Maskota tidak pernah dapat aduan masyarakat yang dipaksa menyerahkan tanahnya ke pengembang
Selama menjabat, Maskota mengungkapkan, tidak pernah mendengar adanya aduan langsung dari masyarakat yang dipaksa ataupun diusir dari rumahnya untuk pengembang melalui kepala desa.
"Buktikan kalau ada. Said Didu mengada-ada, tidak bisa menunjukkan mana orangnya, kalau yang di bantaran kali dia tidak punya surat," ungkapnya.
Maskota jug menegaskan, pelaporan yang disampaikannya tersebut, tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Pasalnya, laporan tersebut murni untuk membersihkan nama kepala desa.
"Yang jelas, bahwa dari Apdesi sudah menyampaikan pelaporan kami tidak ada dari pihak lain, murni kepala desa karena kami punya harga diri," jelasnya.
3. Ketua Apdesi nasional juga menilai, masyarakat bisa terprovokasi
Sementara itu, Ketua Apdesi nasional, Surta Wijaya mengatakan, pernyataan dari tokoh nasional seperti Said Didu, bisa bikin masyarakat terprovokasi, seperti kasus kerusuhan truk tanah di Teluknaga, beberapa waktu lalu.
"Sebelumnya, engga seperti itu, tapi kemarin saya sedih, kok masyarakat jadi seperti itu, awalnya kecelakaan malah jadi kerusuhan bahkan penjarahan," kata Surta.
Surta juga membantah adanya tuduhan kepala desa menjadi tangan kanan investor, khususnya PIK 2. Pasalnya, selama ini Kepala Desa tidak berhubungan langsung dengan investor, khususnya terkait pembebasan lahan.
"Kami itu pelayan, siapapun akan dilayani dan diayomi," tuturnya.
