Honorer Dihapus 2023, Pemprov Banten Masih Belum Punya Solusi 

Pemprov Banten cari formula perjuangkan honorer

Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengakui belum memiliki solusi untuk tenaga honorer. Pemprov Banten masih mencari formula untuk menjalankan kebijakan penghapusan honorer, sekaligus memperjuangkan nasib tenaga non ASN.

Seperti diketahui, pemerintah pusat secara resmi akan menghapus tenaga honorer pada November 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) telah menerbitkan surat edaran tertanggal 31 Mei 2022 terkait kebijakan ini. 

Baca Juga: Nasib 6 Ribu Tenaga Honorer Banten Terancam

1. Pemprov Banten masih mencari atas kebijakan pusat itu

Honorer Dihapus 2023, Pemprov Banten Masih Belum Punya Solusi Ilustrasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Al Muktabar menuturkan, Pemprov Banten kini sedang berupaya keras mencari solusi atas kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. Bahkan Al meminta pihak-pihak yang memiliki solusi, segera menyampaikan kepadanya. 

“Terus berkonsultasi untuk implementasinya seperti apa, karena ini bukan saja berlaku untuk kita. Berlaku kepada seluruh dan semua daerah hampir sama problem-nya,” kata Al Muktabar saat dikonfirmasi, Jumat (3/6/2022).

2. Ditanya akan mengangkat honorer jadi PPPK, Al: akan koordinasi dengan pusat

Honorer Dihapus 2023, Pemprov Banten Masih Belum Punya Solusi Ilustrasi guru honorer. Antara/Irfan Anshori

Disinggung apakah mungkin mengangkat seluruh pegawai non ASN di lingkup Pemprov Banten menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Al kembali mengatakan hal itu masih dirumuskan. 

“Pada dasarnya itu kan formasi, PPPK juga berbasis formasi, kemudian CPNS berbasis formasi. Sedang kita diskusikan,” katanya.

Selain itu, dia juga mengungkap, hal itu masih terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

3. Peran tenaga honorer di Banten masih dikaji

Honorer Dihapus 2023, Pemprov Banten Masih Belum Punya Solusi Ilustrasi. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Dia juga mengaku saat ini sedang menghitung beban kerja ASN di lingkup Pemprov Banten. Dengan hal tersebut, pihaknya bisa mengetahui seberapa signifikan peran tenaga non-ASN terhadap kinerja Pemprov Banten.

“Kita nanti analisis beban kerja untuk menjawab itu, analisis beban kerja sedang kita lakukan sekarang,” tuturnya.

Baca Juga: Staf Ahli Gubernur Banten M Tranggono Resmi Jabat Sekda Banten  

Topik:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya