2. Prosedur penyaluran bansos dinilai tidak jelas

Paket sembako sebagai bansos untuk warga miskin (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dedy menjelaskan, laporan terkait bansos yang diterima Ombudsman Banten secara umum bahwa para pelapor memandang prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas, banyak masyarakat terdampak tidak menerima bantuan.

Penerima bansos dipandang tidak tepat karena ada yang lebih membutuhkan, tidak mendapat bantuan karena pendatang, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai, tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP/KK, serta masih adanya pungli dari aparat di lapangan.

“Kami masih melihat pendataan dan penyaluran bansos masih karut-marut. Masyarakat mengeluh, demikian pula aparat di bawah yang melakukan pendataan dan penyaluran," katanya.

Sementara di tingkat instansi daerah masih mencari formula untuk menyampaikan informasi terkait bansos dengan baik dan lengkap,” papar Dedy.

“Untuk itu, kami mendorong agar seluruh pihak, pusat, daerah, hingga desa dan aparat RT/RW bersinergi dan segera disusun ketentuan yang mengintegrasikan pendataan sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyaluran di lapangan," katanya.

3. Laporan warga itu sudah ditindaklanjuti Ombudsman

Dok. Warga

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Narahubung Posko Daring COVID-19 Provinsi Banten, Zainal Muttaqin, mengungkapkan tindak lanjut yang dilakukan untuk merespons pengaduan yang disampaikan masyarakat.

“Kami sudah membuat komitmen dengan pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten/kota serta menunjuk narahubung di tiap pemda untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat,” kata Zainal.

Baca Juga: [LINIMASA] Banten Melawan COVID-19 Jelang New Normal