Pemerintah Bakal Terapkan Ganjil Genap di Wilayah Tangerang Raya
Personel Polresta Bogor Kota dan Dishub Kota Bogor mengatur arus lalu lintas saat pemberlakuan kebijakan ganjil genap di Simpang Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021) (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kebijakan skema pengaturan ganjil genap kendaraan yang selama ini diterapkan di DKI Jakarta akan diperluas hingga wilayah Tangerang Raya.
Kebijakan tersebut digulirkan, lanjut Al Muktabar, saat ia mengikuti rapat terbatas lanjutan pembahasan peningkatan kualitas udara wilayah Jabodetabek yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/8/2023).
Baca Juga: Pemprov Banten Bantah PLTU di wilayahnya Biang Kerok Polusi Udara
1. Kebijakan ganjil genap diterapkan di jalan-jalan yang terakses ke DKI Jakarta
Polisi berjaga saat uji coba penerapan sistem ganjil genap di Jalan Raya Puncak, Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/9/2021) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)Kebijakan ganjil genap diterapkan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan karena ketiga wilayah Provinsi Banten itu masuk dalam aglomerasi polusi udara. Ganjil genap dilakukan utamanya, pada jalan-jalan yang terakses langsung ke DKI Jakarta.
"Utamanya jalan yang terakses ke DKI Jakarta mengikuti arah kebijakan DKI Jakarta," kata Al Muktabar melalui siaaran pers, Selasa (29/8/2023).
2. Emisi kendaraan dinilai merupakan salah satu penyebab utama polusi udara di Banten
Sejumlah kendaraan dengan tujuan jalur wisata Puncak terjebak kemacetan di Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/9/2021) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)Al Muktabar menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sumber-sumber utama polusi di Provinsi Banten. Salah satunya disebabkan oleh penggunaan kendaraan dari emisi buang kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil.
"Kebijakan ganjil-genap salah satu hal yang memungkinkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya luar biasa,” katanya.
Baca Juga: Heru Budi Bakal Temui Kepala Daerah Sekitar Bahas Ganjil Genap 24 Jam
3. Pemprov masih menunggu aturan teknis dari pusat
Petugas Sat Lantas Polres Bogor dan petugas Dishub Kabupaten Bogor mengarahkan kendaraan wisatawan saat penyekatan kendaraan nomor polisi ganjil genap di jalur wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/3/2022) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Murtopo mengatakan, untuk waktu dan titik mana saja yang kena ganjil genap, pihaknya masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebab, kebijakan ganjil genap harus terkoneksi dengan DKI Jakarta.
"Makanya ikutin perkembangan dulu kalau semua ya semua kalau tertentu kita seleksi. Kita rapat dulu dengan kabupaten kota," katanya.
