Dana BOP Kemenag diduga dijadikan kepentingan politik elektoral

Dok. Istimewa/Rizkoh

Di Kota Serang, tim KJI menemukan bahwa dana bantuan COVID-19 untuk lembaga pendidikan keagamaan ini diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral oleh politisi.

Berdasarkan pengakuan Sugiyanto, Kepala MDTA At-Taqwa di Banjar Sari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang selama pandemik COVID-19 di 2020 madarasah yang dikelolanya hanya mendapatkan bantuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) senilai Rp10 juta. Padahal, bantuan tersebut bersumber dari Kemenag.

‘’Yang menghubungi adalah orang partai (PAN). Diminta hadir pada hari Minggu untuk acara simbolis penyerahan bantuan di Lontar,’’ katanya.

Saat dilakukan penelusuran melalu jejak digital, memang ada kegiatan seremonial penyerahan dana BOP Kemenag untuk sejumlah MDTA dan ponpes oleh anggota DPR RI Yandri Susanto dari PAN pada 18 September 2020 di Ponpes Al-Quran Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Lontar, Kota Serang. Bahkan acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Serang Syafrudin yang juga menjabat sebagai ketua DPW PAN Banten.

Di atas papan styrofoam yang diserahkan secara simbolis ke pimpinan MDTA bertuliskan ‘’Bantuan Operasinal Pendidikan Madrasah senilai Rp10 juta." Terdapat logo Kemenag dan DPR serta ada nama Yandri Susanto.

Selang dua minggu setelah kegiatan tersebut, tepatnya 4 Oktober 2020, pimpinan madrasah kemudian mencairkan dana bantuan ke BNI dengan membawa sejumlah syarat pencairan.

Kendati pada saat mendapatkan bantuan dia diinformasikan oleh PAN, tapi untuk berkas laporan penggunaan dana tetap diminta diserahkan ke FKDT. ’’Enggak tahu. Pokoknya saya disuruh laporan ke FKDT, jadi saya laporan ke sana,’’ katanya.

Tak hanya itu, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto pun diduga menyalahgunakan BOP Kemenag untuk kepentingan di Pilkda Kota Cilegon 2020. Dalam kegiatan penyerahan bantuan dana madrasah itu, Yandri menghadirkan Calon Wali Kota Cilegon Iye Iman Rohiman. Acara ini digelar di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang pada 19 September 2020.

Kegiatan ini pun menjadi temuan Bawaslu Kota Cilegon. Bahkan dalam hasil kajian Bawaslu, memutuskan Yandri dinilai telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan melaporkan Yandri ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Penyerahan dana BOP juga dilaksanakan Hasbi Asyidiki Jayabaya

Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Politisi yang diduga memanfaatkan BOP Kemenag untuk kepentingan politik elektoralnya tak hanya dilakukan oleh Yandri Susanto, ada juga anggota Komisi VIII DPR RI lain, yakni Hasbi Asyidiki Jayabaya dari PDI Perjuangan.

Dia mengakomodir sejumlah MDTA di Kabupaten Lebak untuk mendapatkan BOP Kemenag, salah satunya MDTA Nurul Jadid, Paniisan, Kecamatan Rangkasbitung.

Kepala MDTA Nurul Jadid, Edy Cahya, mengaku, sempat ditawari pengajuan BOP oleh pengurus FKDT, namun pihaknya sudah tercatat melalui Rumah Aspirasi Hasbi. ’’Kalau saya kan masuknya aspirasi, Pak Hasbi,’’ katanya.

Tak jauh berbeda dengan Yandri, Hasbi pun menggelar kegiatan sosialisasi dan seremonial penyerahan BOP Kemenag untuk lembaga pendidikan keagamaan di Rumah Aspirasi Jalan Jendral Ahmad Yani, Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak pada 7 November 2020.

Di atas papan styrofoam yang diserahkan secara simbolis ke pimpinan MDTA juga bertuliskan ‘’Bantuan Operasinal Pendidikan LPTQ/TPQ senilai Rp10 juta." Dalam papan itu, terdapat logo Kemenag dan DPR serta tertera nama Hasbi Asyidiki Jayabaya.

Dia mengatakan, setelah pencairan para kepala madrasah pun diminta untuk membeli perlengkapan alkes ke rumah aspirasi, mereka pun turut memfasilitasi pembuatan laporan SPJ BOP.

Namun sayangnya Edy enggan menyebut nominal yang diberikan dengan alasan lupa.
Alkes yang diterima dari rumah aspirasi antara lain, pompa disinfektan, masker 10 boks, face shield, disinfektan, hand sanitizer galonan, dan sabun cuci tangan.

"Barang-barangnya ini (dari aspirasi), tinggal bayar aja,’’ katanya.

FKDT akui mengakomodasi pembelian alkes, tapi nilainya tidak sampai Rp6 juta

IDN Times/ M Shakti

Dikonfirmasi, Ketua FKDT Kecamatan Mandalawangi Rohan Dede Suherlan mengakui bahwa pihaknya mengakomodir pembelian alat kesehatan MDTA dari dana BOP Kemenag berdasarkan arahan dari Ketua FKDT Pandeglang Endin Jenudin.

Namun dia menyangkal tudingan bahwa pihaknya mewajibkan seluruh MDTA di bawah naungannya membeli alkes ke FKDT. Sebagian madrasah lain, kata dia, membeli alkes sendiri.

‘’Kalau kita bukan mengarahkan yah. Hubungannya langsung ke abah (Endin) pembeliannya, Rohan hanya menyambungkan saja. Kita mah mau beli silakan,’’ tuturnya.

Dia pun membantah keterangan dari sejumlah kepala MDTA yang menyatakan dana BOP dipotong sebesar Rp4 juta hingga Rp6 juta. Kendati demikian dia mengaku telah memotong dana bantuan untuk pembelian alkes, namun nilainya tidak sebesar itu.

Begitupun dengan fasilitasi pembuatan laporan oleh FKDT, pihaknya mengaku hanya membantu madrasah yang kesulitan membuat laporan. Dia mengklaim tidak mematok harga biaya jasa pembuatan laporan.

‘’Kalau misalkan itu pun ada (biaya), tapi kita tidak memaksakan, untuk misalkan buat laporan,’’ katanya.

Sementara, Ketua FKDT Kabupaten Pandeglang Endin Jaenudin juga membenarkan bahwa pihaknya telah mengakomodir pembelian alkes madrasah. Namun tidak semua madrasah membeli alkes ke FKDT. Dia mengaku hanya memfasilitasi 100 MDTA lebih saja dari total sekitar 600 MDTA yang mendapat bantuan dana BOP Kemenag di Kabupaten Pandeglang.

Nilainya pun, diklaim Endin telah sesuai dengan teknis peruntukkan BOP, yakni sebesar 30 persen atau Rp3 juta untuk alkes. ‘’Kalau saya cuma kurang lebih 100 madrasah sesuai kuitansinya,’’ katanya.

Endin mengungkap, harga alkes yang dijualnya pun cukup murah karena langsung dipasok dari pabrik di Tangerang. Harga alkes yang diterima olehnya lebih murah dari harga pasar.

‘’Nama dari pihak perusahaannya Pak Eman. Memang saya lihat alat kesehatannya bagus juga. (Alkes) yang di pasaran Rp500 ribu, di dia cuma Rp350 ribu. Itu agak beda,’’ katanya.

Kemudian, dia menunjukkan kuitansi pengadaan alkes yang dijual ke pimpinan madrasah per tanggal 21 Oktober 2020. Di dalam kuintasi itu, terdapat daftar alkes dan harganya. (Lihat grafis di atas).

Namun, tim KJI menemukan sejumlah kejanggalan dari kuitansi tersebut. Antara lain: kuitansi itu tidak ditandatangi penerima, banyak barang per item tidak sama dengan yang diterima masing-masing madrasah dan ada kesamaan harga satuan dengan jumlah total harga dari pembelian disinfektan. 

Terkait adanya dugaan pemotongan BOP madrasah, Endin pun mengakui sempat mendapat informasi hal tersebut, namun dia menyangkal pemotongan itu dilakukan oleh FKDT. 

Menurut Endin, tidak hanya FKDT saja yang membantu mengurus BOP. Ada sejumlah pihak salah satunya anggota DPR RI Dapil Lebak-Pandeglang Hasbi Asyidiki Jayabaya dari PDI perjuangan.

BOP dinilai bisa mengamankan basis suara

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Dikofirmasi hal tersebut, Koordinator Rumah Aspirasi Hasbi, Iman mengatakan bahwa anggaran BOP itu bersumber dari Kemenag.  Namun sebagai anggota legislatif, Hasbi memilik jatah untuk mengusulkan MDTA yang akan mendapatkan bantuan di wilayahnya.

Iman mengakui, pihaknya mengkoordinir sekitar 450 lembaga keagamaan yang mendapat bantuan. Lembaga itu terdiri dari MDTA, Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ) dan pondok pesantren di Lebak dan Pandeglang.

Bahkan Rumah Aspirasi Hasbi pun juga turut membantu mengurus LPJ dan membelikan alkes untuk penerima yang kesulitan mengurus sendiri.

Pada saat pelaksanaan, Iman mengatakan memang sempat ada dugaan pemotongan yang dilakukan oleh oknum di rumah aspirasi, tapi masalah tersebut sudah diselesaikan dengan mengembalikan uang potongan dan menindak tegas pelaku.

‘’Emang ada (potongan), beberapa terjadi. Kita selesaikan, bahkan ada uang kita kembalikan tapi gak sampai ke ranah hukum,’’ katanya.

Iman menuturkan,  pihaknya mengkoordinasikan dana BOP itu sebagai bagian dari mengamankan 40 ribu basis suara di Lebak dan Pandeglang. ‘’Kita ingin menebus, katakanlah memang bisa disebut utang, nyoblos Pak Hasbi apa yang bisa kita perbuat untuk kebaikan mereka,’’ katanya

Sementara itu, Ketua DPW PAN Banten Syafrudin dikonfirmasi terkait kegiatan penyerahan BOP madrasah yang dihadiri oleh Yandri Susanto. Dia mengklaim bahwa dana bantuan COVID-19 untuk lembaga keagamaan itu bersumber dari partainya.

‘’Iya dari dana PAN. PAN juga punya dana dari Kesbangpol Provinsi,’’ tuturnya.

Namun, Wali Kota Serang itu tidak tahu berapa jumlah madrasah yang dibantu dan berapa besaran nominal bantuan yang diberikan kepada masing-masing lembaga yang mendapat bantuan.

‘’Saya kurang paham jumlah besarannya, karena itu ada panitianya. Masing-masing daerah berbeda itu,’’ katanya.

Namun pernyataan Syafrudin dibantah oleh Yandri Susanto. Dia mengatakan bahwa dana BOP tersebut merupakan anggaran Kemenag RI. Bahkan seluruh proses pengurusan-- mulai dari pengajuan, pemilihan kriteria penerima hingga penyaluran-- dilakukan Kemenag dan langsung ditranfer ke rekening masing-masing madrasah.

Dia mengaku dalam penyaluran dana itu, pihaknya hanya ingin memastikan bahwa penyaluran BOP itu tepat sasaran dan madrasah selaku penerimanya benar-benar ada dan tidak fiiktif.

“Tidak diakomodir kita hanya ingin memastikan khawatir fiktif. Karena saya bidang pengawasan di Komisi 8, tidak boleh ada pemotongan satu rupiah pun. Nah itu yang saya pantau, melalui tim saya, ke lapangan agar tidak ada pemotongan,” katanya.

Dia pun membantah kegiatan penyerahan bantuan ke madrasah yang digelar secara simbolis olehnya itu bagian dari pemanfaatan politik elektoral. Sebab, jauh sebelum adanya program tersebut, dia mengaku sudah terpilih dan duduk di legislatif selama tiga periode.

“Tanpa BOP, saya terpilih. Boleh dicek ke penerima, 'kalau saya kasih ya pak pilih saya'.  (tidak ada). Coba cek, bawa ke saya,” katanya.

Dia pun menegaskan bahwa di setiap pidatonya saat kegiatan, tidak ada pernyataannya yang menyebutkan agar memilih dirinya saat pemilihan umum (Pemilu). “Ada videonya dari awal saya menyerahkan itu. Gak ini (jangan) juga penggiringan-penggiringan (opini) gitu loh," katanya.

Kemenag di wilayah mengaku tidak dilibatkan

Ilustrasi kegiatan belajar anak madrasah. (Dok. IDN Times)

Dikonfirmasi terpisah, Kemenag Kabupaten Lebak mengaku tidak mengetahu terkait penyaluran BOP, karena mereka beralasan tidak dilibatkan langsung dalam kegiatan penyaluran bantuan COVID-19 untuk lembaga pendidikan keagamaan.

‘’Saya gak tahu, karena langsung dari pusat. Kalau melalui Kemenag, kita hapal bantuan daring (pulsa). Tapi kalau BOP dan lainnya kita tidak tahu sama sekali,’’ kata Kasi Pontren Kemenag Lebak Ajrum Firdaus.

Firdaus mengatakan, kondisi ini pun tidak hanya terjadi di Kemenag Lebak tapi juga terjadi di kabupaten/kota yang lain di Banten. Bahkan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten angkat tangan saat ditanya mengenai penyaluran BOP.

‘’Sama saja, mereka gak tahu juga. alasannya Allahua’lam. Harusnya kan di provinsi ada Kanwil harusnya tinggal instruksi. Gampang seharusnya,’’ katanya.

Kendati demikian, pihaknya kerap mendapat keluhan dari sejumlah madrasah yang tidak dapat mencairkan dana, meski tercantum dalam surat keterangan (SK) penerima.

‘’Komplain ke kita, kan kita gak mengeluarkan SK. Saya bilang kalau dapat dari orang, ya tanya ke orang itu,’’ katanya.

Dia pun mengaku sering mendapat laporan soal dugaan pemotongan dana bantuan tersebut di lapangan. Bahkan dia sudah bolak-balik dipanggil Polres dan Kejari Lebak mengenai hal tersebut.

Meski ada kewajiban Kemenag untuk melakukan monitoring, namun pihaknya tidak memiliki data penerima. ‘’Ya pastilah banyak potongan yang namanya kaya gini, saya sendiri capek sebetulnya, harus datang ke polres, ke kejaksaan saya terangin apa adanya, wong saya gak tahu,’’ katanya.

Baca Juga: Dana Hibah Ponpes "Disunat," Wahidin: Zalim Itu!

Catatan: Artikel ini merupakan 1 dari 5 laporan hasil kolaborasi sejumlah media yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Reportase dilakukan oleh IDN Times.com, Detik.com, Kompas.com, Poskota.co.id, koran Banten Raya serta CSO Pena Masyarakat dan Laboratorium Banten Girang sejak Agustus 2021.