Ketua Komisi IV DPRD Soroti Serapan Rendah di Pemprov Banten
IDN Times/Khaerul Anwar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten M Nizar menyoroti serapan anggaran rendah di Pemprov Banten. Nizar mengungkap, hingga pertengahan tahun APBD Banten 2023 serapan anggaran baru sekitar 45 persen.
Bahkan, kata dia, hingga awal bulan Agustus 2023 ribuan paket kegiatan program peningkatan sarana dan utilitas alias PSU pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten sama sekali belum berjalan.
"Ada sekira 1.000 PSU dengan mekanisme penunjukan langsung, belum ada yang dikerjakan satu pun," kata Nizar, Selasa (22/8/2023).
Baca Juga: Pemprov Banten Bantah PLTU di wilayahnya Biang Kerok Polusi Udara
1. Sejumlah kegiatan pembangunan tertunda
Dok. Istimewa/IDN TimesPadahal, disampaikan Nizar, kegiatan PSU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya, berupa pembangunan jalan pemukiman, pembangunan Balai Desa, dan pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di lingkungan masyarakat.
Diketahui, DPRKP Banten sendiri telah menganggarkan Rp240 miliar untuk kegiatan PSU tersebut.
Setelah ditelusuri melalui pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lanjut Nizar, ternyata kegiatan PSU telah ditetapkan menjadi proyek strategis daerah (PSD) yang mana dalam pelaksanaanya harus melalui mekanisme Pengawalan dan Pengamanan (Walpam) dari Kejati Banten.
"Tahun 2023 yang menyebabkan salah satu serapan anggaran rendah itu ada mekanisme Walpam. Apa urgensinya PSU kena Walpam?" katanya.
2. Nizar menilai, penetapan PSD dan pendampingan Walpam tak sesuai prosedur
Dok. Istimewa/IDN TimesNizar mengungkap, dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten belum pernah ada pembahasan mengenai PSD tersebut. Namun, Pj Gubernur Banten malah membuat surat keputusan (SK) Walpam dengan Kejati Banten.
"Sejak kapan penetapan itu? Yang anehnya salah satu kegitan PSD atau kena Walpam itu PSU, kan aneh. Padahal (PSU) itu bagian dari pokok pikiran (aspirasi masyarakat melalui dewan)," katanya.
Rupanya, kata Nizar, kegiatan-kegitan yang ditetapkan sebagai PSD tersebut bukan hanya di DPRKP, hal ini juga terjadi di sejumlah OPD, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). "(Penetapan PSD) itu harusnya ada pijakan hukumnya, termasuk Walpam," katanya.
Selain kegiatan PSU di DPRKP Banten, imbas penetapan PSD yang dinilai sepihak oleh Pemprov Banten itu pun berimbas terhadap pelaksanaan program di dinas lain, seperti PUPR Banten, dari anggaran Rp1,1 triliun di Dinas PUPR Banten, itu yang terserap baru 16,5 persen atau baru sekitar Rp184 miliar.
"Jadi masih ada sekitar 909 miliar yang belum terserap," katanya.
3. Pj Gubernur Banten ingin hati-hati dalam merealisasikan belanja agar tak gagal bayar
IDN Times/Khaerul AnwarMenanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya juga terus menjaga jarak antara realisasi pendapatan dan pembelanjaan. Hal itu dilakukan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kita harus atur ritme agar tidak terjadi gagal bayar.. Kita terus berjuang agar sumber pendapatan terus digalakkan dan pembelanjaannya kita kawal," katanya.
Dalam proses pembelanjaan, kata dia, Pemprov Banten juga menggunakan sistem e-Katalog dalam rangka mengedepankan akses transparansi, akuntabel, efektif dan efisien.
Tidak hanya itu, Al Muktabar menuturkan Pemprov Banten juga mendapatkan pendampingan dari Kejati Banten terhadap program strategis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Jadi itu mitigasi risiko dari upaya kita dalam mencapai target pembangunan kepada masyarakat," katanya.
Baca Juga: Pj Gubernur Minta Ada Modifikasi Cuaca Agar Hujan Turun di Banten
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
