Korban SPK Fiktif Pejabat BPBD Banten Bertambah, Ngadu ke Pj Gubernur
Dok. Istimewa/Furqon
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Korban penipuan AB, pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, bertambah. Kali ini pengusaha asal Jakarta CV PLT yang mengaku turut menjadi korban Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif pengadaan laptop.
CV PLT mengadu ke Pj Gubernur Banten Al Muktabar telah merugi hingga Rp1,8 miliar akibat ulah AB.
Sebelumnya, pengusaha asal Bali PT Putera Pangestu Jaya Lestari menjadi korban penipuan pengadaan laptop fiktif sebesar Rp3,7 miliar di BPBD Banten. "Ya sudah kami laporkan ke Pemprov Banten. Kami juga sudah mengadukan masalah ini ke Inspektorat Jendral Kemendagri," kata Furqon selaku kuasa hukum CV PLT pada Rabu (16/8/2023).
Baca Juga: Jadi Korban Proyek Fiktif, Pengusaha Ngadu ke Pj Gubernur
1. Kronologi penipuan terhadap CV PLT
Dok. Istimewa/furqonFurqon menjelaskan, kasus penipuan tersebut bermula ketika kliennya menjalankan komunikasi dengan pria inisial D dan A kaitan pekerjaan pengadaan laptop di BPBD Banten pada 17 Februari 2023.
"D dan A ini adalah mediator, dia yang menawarkan pengadaan laptop itu," katanya.
Kemudian pada 23 Februari 2023, lanjut Furqon, kliennya bersama-sama dengan D dan A melakukan pertemuan dengan dua orang yang mengaku dari pejabat BPBD Banten. Pertemuan tersebut lanjut Furqon, dilakukan di salah satu kafe yang ada di Kota Serang untuk membahas pekerjaan tersebut.
"Ada dua orang dalam pertemuan itu, pertama E dan I. Pelaku E ngakunya staf dari AB, sedangkan I mengaku sebagai tenaga ahli Kepala BPBD Banten," katanya.
Baca Juga: Pemprov Tunda Pecat Pejabat BPBD Banten yang Terseret SPK Fiktif
2. Sempat cek LPSE, proyek itu tidak ada. Meski demikian, AB terus meyakinkan CV PLT
IDN Times/Khaerul AnwarDi hari yang sama, kata Furqon, kliennya diajak bertemu dengan AB di kantor BPBD Banten untuk memastikan kesiapan CV PLT dalam pengadaan laptop tersebut.
"Klien saya ngecek LPSE, tapi pengadaan laptop tersebut tidak ada. Namun AB ini meyakinkan bahwa pengadaan laptop itu ada dengan sistem pengadaan langsung," katanya.
Kemudian lanjut Furqon, pada 3 Maret 2023 AB dan kliennya menangani surat perintah kerja (SPK) sebanyak 10 lebar SPK untuk pengadaan 50 unit laptop. "CV PLT mengirimkan laptop itu pada 10 Maret 2023 ke kantor BPBD Banten. Tetapi kemudian diarahkan oleh AB untuk diantar ke tempat lain," katanya.
Furqon menyebut, kliennya sadar telah ditipu AB, setelah surat penagihan pekerjaan dimasukan pada 13 Maret 2023. "Itu tidak ada niat untuk melakukan pembayaran sampai sekarang," katanya.
3. Ini tanggapan Kepala BPBD Banten yang diseret-seret kasus itu
Dok. Istimewa/furqonSaat dikonfirmasi, Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengatakan, pihaknya bakal menelusuri oknum pegawai lain yang mengaku sebagai staf ahlinya dan turut terlibat dalam penipuan yang dilakukan oleh AB. Padahal, sejauh ini ia tidak memiliki staf ahli sebagai Kalak BPBD Banten.
"Waduh bagus itu kalau yang ngaku-ngaku. Staf itu enggak ada," katanya.
Berkaitan dengan sanksi, lanjut Nana, ia telah menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Untuk sanksi internal sendiri, kewenangan strategis AB dijabatannya telah dicopot.
"Selama belum ada inkracht hukuman disiplin, statusnya masih di BPBD, tetap sebagai Kabid karena melekat sebagai jabatan struktural, tapi fungsi nya sudah saya kurangi, contoh sudah saya tidak jadikan PPTK," katanya.
Baca Juga: Al Muktabar Dilaporkan Terkait SPK Bodong BPBD Banten
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
