Konsorsium PSEL Tangsel Berpotensi Diganti

Menurut Pilar, ekspose PSEL tersebut merupakan langkah awal Pemkot Tangsel dalam menghadapi peralihan kebijakan dari Perpres 35 ke Perpres 109. Ia menegaskan, seluruh tahapan proyek harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Supaya pelaksanaan PSEL ini ke depan bisa berjalan dengan lancar tanpa menyalahi aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Tangsel, Apreza Darul Putra, menilai langkah Pemkot Tangsel meminta pendampingan hukum merupakan keputusan yang tepat, meskipun dilakukan setelah adanya perubahan regulasi.

“Ini langkah yang tepat bagi Pemkot Tangsel untuk berdiskusi dengan kami. Tugas kami sebagai pengacara negara adalah memberikan pendampingan bagaimana seharusnya melangkah ke depan, terutama dalam pelaksanaan Perpres 109,” tegas Apreza.

Ia menambahkan, pendampingan hukum tidak berhenti pada satu pertemuan. Kejari Tangsel masih akan menggelar pembahasan teknis lanjutan untuk menyusun legal opinion yang komprehensif terkait proyek PSEL tersebut.

“Nanti akan ada pertemuan-pertemuan teknis lanjutan, terutama terkait dokumen-dokumen yang akan kami kaji hingga akhirnya menghasilkan legal opinion yang baik dan benar,” katanya.

Diketahui, Pemkot Tangsel sebelumnya telah menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) pembangunan dan pengoperasian fasilitas PSEL saat proyek masih mengacu pada Perpres Nomor 35. Proyek strategis nasional ini menggandeng mitra teknologi China Tianying Inc dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp2,65 triliun.