Korupsi Bansos Kemendikbud di Pandeglang, Arifin Dituntut 1 Tahun 9 Bulan

Selain hukuman badan, Arifin juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta, dan apabila denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan kurungan penjara 3 bulan.

Tak hanya itu, terdakwa pun dituntut hukuman tambahan berupa bayar uang pengganti Rp96.454.000 dari Rp230.000.000 kerugian negara. Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak mampu bayar paling lambat 1 bulan setelah putusan inkrah, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal ini terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara 11 bulan," katanya.

Sebelum membacakan tuntutan, jaksa penuntut menjabarkan pertimbangan kedaan memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan merugikan Majelis Taklim dan Paud yang mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

"Keadaan yang meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa bersifat sopan dalam persidangan,'' tuturnya.

Dalam dakwaannya, Arifin terlibat dalam pengumpulan dan pemotongan dana bansos dari Kemendikbud tahun anggaran 2015. Dana program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total nilai Rp175,73 miliar. Bantuan itu diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta perseorangan di seluruh Indonesia.

Kasus bermula ketika Maret 2015, terdakwa mendapat informasi soal bansos dari saksi Asep Saifudin, lalu mengumpulkan lembaga pendidikan seperti PAUD dan majelis taklim untuk diajukan sebagai penerima bantuan.

Namun, bantuan yang seharusnya utuh diterima lembaga justru dipotong hingga 60 persen. Arifin bersama tiga terdakwa lain yang sudah divonis lebih dulu, yakni Rohman, Asep Saifudin, dan Elvie Sukaesih, diduga menetapkan potongan tersebut sebagai ‘syarat’ pencairan.

Jaksa mengungkapkan, ada 22 lembaga yang tercatat menerima dana bansos dengan total pencairan Rp306 juta di Pandeglang.

Namun hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut hanya Rp76,5 juta yang benar-benar diterima para penerima manfaat. Sisa dana sekitar Rp230 juta diduga dibagi-bagi oleh para terdakwa.