LHP BPK: PBB P2 Kabupaten Lebak Jadi Catatan

Dalam temuan BPK pada Bapenda Lebak dijelaskan, pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Piutang Denda PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah belum memadai, diantaranya penerbitan SK penghapusan Piutang PBB P2 tidak didukung dengan hasil penelitian dan inventarisasi.

Peran aparat desa dalam pemungutan PBB P2 belum optimal, serta Bapenda tidak melakukan verifikasi atas permohonan pemblokiran/penghentian penerbitan SPPT PBB P2.

"Hal tersebut mengakibatkan penghapusan Piutang PBB P2 dan Piutang Denda PBB P2 tanpa verifikasi berpotensi tidak tepat sasaran, target penerimaan PBB P2 tahun 2022 tidak tercapai, dan saldo Piutang Denda PBB P2 yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2022 belum sepenuhnya valid dan akurat," tulis BPK dalam laporan tersebut.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lebak memerintahkan Kepala Bapenda agar melakukan penelitian dan inventarisasi data Piutang PBB P2 dan Piutang Denda PBB P2 sebelum memproses penghapusannya.

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap Aparat Desa dalam pendistribusian dan pemungutan PBB P2. 

"Menginstruksikan Kepala Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan verifikasi sebelum melakukan pemblokiran SPPT PBB P2 dan tidak melakukan pengurangan saldo piutang tanpa mekanisme penghapusan sesuai ketentuan," tulis BPK.

Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Bapenda Kabupaten Lebak, Kepala Bapenda Lebak Doody Irawan memastikan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan BPK tersebut.

"Alhamdulillah sudah kita tindak lanjuti," kata Dody kepada IDN Times, Senin (19/6/2023).