LSM Desak Anies, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo Terbuka Soal Dana BPO
Tangerang Selatan, IDN Times - Lembaga Tangerang Publict Transparency Watch (Truth) mendesak para kepala daerah di Indonesia, khsusnya di Pulau Jawa membuka ke publik penggunaan biaya operasional penunjang (BPO) mereka.
Wakil Koordinator Truth, Jupri Nugroho mengatakan, keterbukaan itu sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
"Selama ini kita (publik) tidak pernah tahu BPO tersebut besarannya berapa dan digunakan untuk apa saja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2/2022).
1. BPO rentan digunakan untuk kepentingan pribadi
Secara khusus, Jupri menyebut empat nama kepala daerah yang dia nilai populer dan kerap melakukan pencitraan di media massa. Mereka adalah Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Khofifah Indarparawansa (Gubernur Jawa Timur).
Menurut Truth, penggunaan dana BPO Gubernur oleh keempat nama tersebut penting diketahui publik, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
"Karena kepala daerah ditunjang dengan anggaran yang tidak sedikit, terutama pada biaya penunjang operasional yang tidak sedikit. Apa lagi di tengah kondisi masyarakat masyarakat yang sedang sulit, akibat pandemik," tegasnya.