Makan Bergizi Gratis di Daerah, Realistis atau Sekadar Janji Manis

Simulasi makan siang gratis sudah dilaksanakan di beberapa sekolah dasar (SD) dan PAUD di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Juni 2024. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Nuryadi mengaku, simulasi ini belum bersentuhan langsung dengan pemerintah pusat.  

“Kami sudah menjalankan program makanan sehat, bukan makan siang gratis. Ini biayanya secara swadaya yang sudah kami jalankan di beberapa sekolah SD dan PAUD,” kata Nuryadi pada 22 Juni lalu. 

Simulasi itu tidak dilaksanakan setiap hari, melainkan setiap akhir pekan dan satu kali dalam sebulan. Selain itu, sekolah-sekolah di Banjarmasin juga mengatur penyediaan jajanan sehat dan bergizi, di mana para siswa dilarang membeli jajanan sembarangan.

Jika program makan siang gratis benar-benar dijalankan oleh pemerintah baru, kata dia, pihaknya siap melaksanakan. Namun, ia menegaskan bahwa program makan siang tersebut memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Pengambangan 5 Banjarmasin Wahyu Ekma Pranatalia menyampaikan, bahwa sekolahnya sangat mendukung pelaksanaan program  ini. "Meski memerlukan biaya besar, program ini memungkinkan anak-anak lebih terkontrol dalam asupan makanan yang dikonsumsi," ujar Wahyu.

Saat ini, pihak sekolah sudah memberlakukan aturan tentang jajanan sehat di lingkungan sekolah. Siswa hanya diperbolehkan membeli jajanan di kantin sekolah, yang menjual makanan sehat dengan harga terjangkau.

Serupa, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, Mulyadi mengaku belum menerima arahan terkait penerapan hingga simulasi program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemkot Bandar Lampung telah menginisiasi program sarapan gratis untuk siswa/i SD hingga SMP akan baru dimulai pada Agustus 2024.

"Pemkot Bandar Lampung telah membahas dan mengajukan anggaran sarapan gratis ke DPRD sebesar Rp1,5 miliar melalui APBD Perubahan dan Rp10 miliar dari APBD murni 2025. Ini gagasan dari bu wali," kata dia. 

Di sejumlah daerah, tidak ada inisiasi untuk melaksanakan simulasi makan bergizi gratis ini. Salah satunya, Kabupaten Klungkung, Bali.

"Kalau di Klungkung belum (simulasi program makan bergizi untuk siswa)," ungkap Penjabat (Pj) Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika, Sabtu (22/6/2024).

Hal serupa juga terlihat di Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana, belum ada sekolah yang melaksanakan uji coba atau simulasi program tersebut. 

"Kami belum. Ini kan masih pembahasan di DPR seperti apa mekanismenya. Kami belum ada (program) makanan bergizi gratis," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin. kepada IDN Times, Minggu (23/6/2024).

Program makan bergizi gratis, kata Muhyiddin, merupakan program presiden terpilih. Karena itu, pihaknya hanya menunggu petunjuk teknis terkait bagaimana nanti implementasinya.

Dia mengaku belum bisa berbicara banyak lantaran belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai program tersebut. Bisa saja, program ini nantinya melibatkan dinas lain selain Dinas Pendidikan dan juga penganggarannya.

"Kami menunggu teknisnya aturannya seperti apa dari pusat. Tentu kan ada petunjuk teknisnya seperti apa," kata Muhyiddin.

Sementara itu, Siska, seorang wali murid di SD Inpres Banta-bantaeng 1 Makassar, mengaku senang jika memang program makan bergizi gratis terealisasi. Hanya saja, banyak hal yang masih dipertanyakan mengenai program ini.

Dia berharap program tersebut tidak hanya menjadi angan-angan. Pasalnya, program tersebut pada dasarnya sudah bagus.

"Bagus sih cuma kan perlu juga dilihat, apakah makanannya bergizi atau tidak. Terus apakah makan siang gratis ini, sistemnya bagaimana apakah setiap hari dapat atau tidak," katanya.

Rini, orangtua siswa di SD Inpres Tamamaung 1, juga menyatakan senang jika program makan bergizi Gratis itu terlaksana karena orangtua tidak perlu lagi khawatir anak akan jajan sembarangan. Hanya saja, sekolah harus benar-benar memastikan makanan tersebut bergizi untuk anak.

"Saya sih senang ya karena bagus juga kalau anak di sekolah dikasih makan bergizi. Kami juga orangtua tidak khawatir anak jajan sembarangan," katanya.

Sejumlah orangtua di Klungkung pun menyampaikan kebingungan dan kekhawatirannya mengenai program tersebut. 

"Nanti bagaimana mekanisme anggarannya? Jangan sampai dianggarkan Rp15 ribu, cuma dapat nasi, dan tahu tempe," ungkap orangtua siswa di Klungkung, Gede Ardana.

Beberapa orangtua siswa di Klungkung belum memahami program makan bergizi gratis untuk siswa. Walau mereka mengetahui program tersebut sempat viral, karena menjadi programnya Prabowo-Gibran. Seperti yang diungkapkan Made Widnyana Ari (40), asal Desa Tojan, Kecamatan Klungkung. Ia mengaku belum memahami konsep dari program tersebut.

"Katanya kan program makan siang gratis, untuk perbaiki gizi siswa. Itu bagaimana konsepnya. Misalnya berapa kali mendapat makan gratis di sekolah, apa saja lauknya yang disebut bergizi, apakah secara nasional menunya sama? Saya belum paham," ungkap Widnyana Ari.

Ia juga mempertanyakan, apakah program itu sudah benar-benar dikaji sehingga dirasakan manfaatnya.

"Misal siswa dapat makan siang gratis sehari itu satu kali. Lalu apakah yakin satu kali itu sudah memenuhi gizi anak untuk harian? Agar nanti harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jangan sampai ini hanya program gimmick dan buang-buang anggaran negara," ungkapnya, Sabtu (22/6/2024).

Sementara orangtua siswa lainnya, Gede Ardana, justru meminta pengelolaan anggaran dari program makan bergizi gratis untuk siswa itu diawasi ketat. Jangan sampai program ini justru jadi ladang korupsi di sekolah.

"Anggaran program ini sepertinya akan cukup besar. Jika dikelola sekolah, pengawasannya harus ketat sampai ke bawah (sekolah)," katanya.

Ia mencontohkan, jika per siswa dianggarkan Rp15 ribu, harus sesuai dengan apa yang didapatkan siswa. Jangan sampai anggaran itu disunat sana-sini, hingga tidak dirasakan manfaatnya.

"Harus jelas Rp15 ribu itu dapat apa. Jangan sampai, anggarannya lauk pauk lengkap, tapi cuma dapat tahu tempe,," harap dia. 

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Dadang Darmawan Pasaribu mengatakan, program makan bergizi gratis ini akan menjadi beban serius untuk APBN. Menurut Dadang, Prabowo sendiri belum punya siasat bagaimana menambah APBN ratusan triliun  rupiah untuk realisasi programnya. Hitungan-hitungan anggaran untuk proyek makan bergizi gratis yang muncul ke media pun beragam, mulai dari Rp200 triliun hingga Rp400-an triliun.

“Program ini hanya sekedar digembar-gemborkan pada saat kampanye pemilu, tapi tidak disertai dengan pemahaman dan pemikiran yang matang. Ini akan menyulitkan Prabowo sendiri,’’ kata Dadang kepada IDN Times, Sabtu (22/6/2024).

Dadang juga menilai, program yang diusung Prabowo–Gibran itu tidak memiliki konsep yang matang. Penggunaan anggaran untuk program makan bergizi gratis akan mengganggu anggaran pos lainnya. Apakah pendidikan, desa bahkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Hampir bisa dipastikan, biaya untuk makanan bergizi akan disedot dari mata anggaran lain. Karena tidak ada pos khusus. Setiap pergeseran sudah pasti akan mempengaruhi proyek lainnya,” katanya.

Dengan demikian, kata Dadang, makan siang gratis itu tidak realistis, sama seperti IKN yang terlalu dipaksakan.

“Sangat terlihat program ini dilakukan untuk mendulang suara. Bukan kebutuhan masyarakat. Kami ini masyarakat butuh pancing, bukan diberikan ikannya. Kami bukan mau makan. Kami butuh pekerjaan, peluang usaha, ketimbang makannya,” katanya.

Bahkan menurut Dadang, program ini justru menjadi peluang korupsi baru. Karena penggunaan anggaran yang besar dan melibatkan lintas sektor di pemerintahan.

“Tentu ada peluang korupsi. Ini yang kerap terjadi pada kebijakan-kebijakan nasional dengan uang yang besar,” kata dia. 

Sementara itu, akademisi dari Lampung juga menilai, program makan bergizi gratis tersebut dinilai bak mimpi di siang bolong.

"Ya seperti itu (program awang-awang). Dana makan gratis itu besar ratusan triliun, uangnya dari mana. Apa kita mau utang lagi? Atau bagaimana, ini masalah sangat serius," ujar Akademisi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Lampung (FEB Unila), Yoke Moelgini dikonfirmasi, Jumat (21/6/2024).

Menurut Yoke, kepemimpinan Prabowo dan Gibran bakal dilantik pada Oktober 2024 mendatang bakal menerima warisan defisit APBN 2024-2025 dari masa Presiden Jokowi, hingga bisa disimpulkan nyaris tidak ada celah fiskal bisa digunakan untuk alokasi program makan bergizi gratis.

Kebutuhan anggaran dana program makan bergizi gratis itu tergolong sangat besar. "Ini sama sekali tidak realistis, bila melihat APBN kita saat ini. Kalaupun dipaksakan (program makan bergizi gratis) pasti berhenti dijalan," ucapnya.

 Bila pada akhirnya nanti program tersebut masih ingin direalisasikan oleh pemerintahan akan datang, Yoke mewanti-wanti jangan sampaikan janji kampanye tersebut malah justru menambah beban utang Indonesia.

"Masa iya, kita mau kasih makan rakyat tapi dengan cara pinjam (utang). Apa gak geli? Istilahnya orangtua pinjam ke orang lain untuk kasih makan anaknya," kata Yoke.

Hal senada dilontarkan akademisi FEB Unila, Asrian Hendi Caya. Dia juga menyoroti proyek IKN yang masih berjalan hingga saat ini. Dia menilai, pemaksaan program makan bergizi gratis sudah bisa diprediksi bakal membebani pemerintahan Presiden Prabowo di kemudian hari. Apalagi, kebutuhan dana besar pada masa akan datang bukan hanya ditujukan pada program tersebut, namun juga keberlangsungan pembangunan

"Tinggal prioritas pemerintahan Prabowo. Jika makan siang menjadi prioritas, ya bisa dialokasikan, walau harus mengurangi kegiatan lain. Ini tinggal pilihan saja akibat dana yang terbatas," imbuhnya.

Berdasarkan simulasi hitung-hitung, disebut kebutuhan dana makan bergizi gratis sangatlah besar mencapai lebih dari Rp1 triliun dalam sehari. "Jadi dananya sangat besar. Ini pun belum ada kepastian, apakah semua atau sebagian, bila sebagian apa kriterianya siswa yang berhak menerima," sambung dia.

Perdebatan sumber anggaran untuk program ini belum terjawab hingga saat ini. Wacana demi wacana muncul tanpa kepastian. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyebut ada peluang dana desa akan digunakan untuk program makan bergizi gratis. Meski begitu, Halim mengatakan penggunaan dana desa tergantung keputusan pemerintahan selanjutnya.

"Semua serba mungkin (penggunaan dana desa). Tinggal nanti kebijakan Pak Presiden terpilih gimana, ketika beliau sudah dilantik presiden," ungkap Halim yang juga politikus PKB di Sleman, Sabtu (22/6/2024).

Sementara Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda curiga, kenaikan anggaran pendidikan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025) dialokasikan untuk program bergizi gratis.

“Saya pada posisi curiga dan ini masih perlu pembuktian, bisa jadi kemungkinan anggaran (program berizi gratis) itu diambil dari situ (anggaran pendidikan),” kata Huda saat dihubungi jurnalis, Rabu (29/5/2024).

Menurut Huda, jika benar biaya program bergizi gratis diambil dari anggaran pendidikan, maka ini tentu akan membebani pembiayaan pendidikan yang 20 persen dari APBN sehingga anggaran itu tidak sepenuhnya untuk pembiayaan pendidikan.

Huda juga tidak setuju bila biaya program bergizi gratis diambil dari mandatory spending 20 persen, karena akan menjadi beban baru. Di sisi lain, Komisi X DPR sedang memperjuangkan supaya mandatory spending 20 persen ini sepenuhnya untuk fungsi pendidikan.

Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah menyiapkan sejumlah strategi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 agar program makan bergizi gratis tersebut. Oleh karena itu, pihaknya menyusun kerangka besar terkait APBN, termasuk postur hingga pendapatan untuk pemerintahan baru.

"Ada transisi pemerintahan baru, tapi berdasarkan siklus APBN tetap dipersiapkan oleh pemerintahan ini, maka kita konsultasi dan semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis. Jadi, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Ketua sementara  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, KPK akan memantau program makan siang gratis ketika pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming telah berjalan.

"Jadi barangkali ada waktunya kami obrolin," ujar Nawawi, pada medio Mei lalu.

Nawawi menilai program yang dijanjikan Prabowo-Gibran akan memakan anggaran yang besar. Oleh karena itu, KPK memastikan bakal mengkaji program tersebut.

"Untuk kepentingan masyarakat tentu saja kami akan menyampaikannya sebagai salah satu yang bisa menjadi materi kajian," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menyarankan program itu dibagikan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Tujuannya, agar tak terjadi penyimpangan dan manfaat anggaran bisa dinikmati oleh target yang seharusnya.

“Terbuka saja siapa yang menerima, kan ada DTKS. Paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada saja. Jangan cap, cip, cup milih orang baru,” kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Pahala mengatakan, celah korupsi kerap terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK itu memastikan program tersebut akan dipantau."Kami lihat pelaksanaannya gimana," ujarnya.

Stranas PK rencananya juga akan berkoordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memantau kelanjutan program tersebut.

“Kami lihat dulu detailnya seperti apa, baru kami lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kami cegah korupsinya,” ujarnya.