MAKI Soroti Catatan BPK Soal Bansos di Kota Tangerang

Boyamin menjelaskan, temuan BPK yang serupa bisa saja terjadi lebih banyak lagi. Sebab katanya, tak jarang BPK hanya memberi contoh sehingga harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

“Laporan BPK ini sangat bisa ditindaklanjuti penegak hukum. Justru itu ditunggu sampai 60 hari evaluasinya, penyelesaiannya, kalau gak ada ya berarti proses hukum,” terangnya.

Boyamin mengatakan, pihak yang paling bertanggung jawab dalam persoalan Bansos ini adalah Dinsos Kota Tangerang sebagai pihak pemberi bantuan.

"Maka pemberi harus yang mengganti. Karena ada Undang-Undang administrasi pemerintah itu selama ini 60 hari untuk penyelesaian, ya tutup. Lewat dari itu proses hukum,” kata Boyamin.

Kata Boyamin, perencanaan program yang salah berefek pada penetapan penerimanya yang salah hingga pencairan bansos. Pihak yang terlibat dalam kasus tersebut bisa diproses hukum.

Sebelumnya, berdasarkan LHP BPK perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tahun 2021 yang disampaikan pada 24 Mei 2022, terdapat adanya penatausahaan belanja Bansos di Dinsos yang belum optimal.

Disinyalir, data penerima kegiatan rehabilitasi dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial atau bansos anak yatim pada Dinsos Kota Tangerang disinyalir bermasalah.

Dari 1.300 penerima bansos yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinsos Nomor 800/Kep.Kadis.010 Linjamsos/2021, sebanyak 747 nama penerima bansos direkomendasikan kelurahan, 420 penerima di antaranya memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan nama yang berbeda, dan terdapat 26 penerima yang tercatat lebih dari satu kali.

Sejumlah Panti Asuhan atau yayasan lokasinya berada tak jauh dari pusat Kota Tangerang, sebagian besar Panti Asuhan atau Yayasan yang sempat dikonfirmasi perihal terkait, mengaku tidak menerima bantuan serupa dari Dinsos Kota Tangerang.

Padahal 553 dari 1.300 penerima bansos yang tercantum dalam SK Kepala Dinsos Nomor 800/Kep.Kadis.010 Linjamsos/2021 merupakan usulan dari Panti Asuhan/Yayasan.