Marak Visa Investor Bodong, Imigrasi Banten Koordinasi ke Kementerian

Felucia menuturkan, kasus penyalahgunaan Visa Investor dengan mencantumkan perusahaan bodong saat ini sedang marak di Tangerang, terutama oleh WNA asal Pakistan dan sekitarnya. Mayoritas, perusahaan-perusahaan bodong tersebut berganti-ganti setiap ada penangkapan.

Hal ini, kata Felucia, harus menjadi perhatian dari berbagai instansi kementerian terkait. Apalagi, mereka datang ke Indonesia tak memiliki rencana apapun dan tidak menguntungkan negara.

"Ya, ini dugaan kuat kami pasti ada sindikasi yang melibatkan oknum ya. Karena untuk masuk ke Indonesia sebagai investor itu membutuhkan persetujuan dan juga dokumen dari instansi-instansi tertentu," ungkapnya.

Felucia mencontohkan, untuk mengurus lampiran kepemilikan modal dan saham harus melalui instansi tertentu. Sedangkan, untuk pendirian perusahaan terbatas penyertaan modal asing (PT PMA) juga harus melalui pengesahan dari instansi kementerian.

"Ya, itulah tindak lanjut kami yang berikutnya, kami akan bersinergi untuk memastikan bahwa dokumen yang dikeluarkan dari instansi-instansi yang berfungsi sebagai perizinan investor ini adalah benar," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan penyidikan mendalam terkait adanya sindikat penyedia jasa pembuatan Visa Investor bodong. Hal tersebut untuk mengetahui ada tidaknya warga negara Indonesia yang terlibat dengan hal tersebut.

"Dan nanti untuk pendalaman lebih lanjut, kami tentunya tidak hanya berupa administrasi saja, ya, tetapi tindakan yang lebih nyata kami benar-benar berkomitmen ya, untuk membongkar modus yang selama ini mungkin masih belum terungkap," katanya.

Diketahui, petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menangkap 8 warga negara Pakistan dan 2 warga negara Irak yang kedapatan memakai Visa Investor, namun tidak berkegiatan sesuai dengan yang tercantum di visa tersebut. Mereka ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Pinang, Kota Tangerang.

Felucia pun ingin pasal pidana yang dijeratkan kepada para pelaku itu bisa memberikan efek jera. Apalagi, mereka datang ke Indonesia dengan sadar membayar untuk pembuatan Visa Investor fiktif dengan membayar Rp40 juta dan menggunakannya untuk menetap di Indonesia.

"Tetapi, ketika kami mengecek di lapangan, temuannya perusahaan tersebut tidak kami temukan. Itulah kenapa kami harus bersinergi dengan kementerian lembaga terkait ya, untuk memastikan dan menemukan benang merahnya ini ada di mana," katanya.