Mengapa KRL Rangkasbitung-Tanah Abang Makin Padat?

Secara geografis, Rangkasbitung berada di jantung wilayah Banten bagian selatan. Dari titik ini, jika bergerak ke utara menuju Serang hingga Merak, masyarakat masih mengandalkan kereta lokal. Namun, untuk menuju Jakarta dan kawasan inti Jabodetabek, KRL menjadi satu-satunya moda publik yang konsisten, terjadwal, dan relatif tepat waktu.

Tidak ada alternatif setara dalam hal kecepatan, kapasitas, dan keterjangkauan. Bus antarkota memang tersedia, tetapi sangat terpengaruh kemacetan dan tidak memiliki frekuensi sepadat KRL. Sementara itu, kendaraan pribadi menghadapi dua beban besar: waktu tempuh panjang dan biaya tol yang tidak murah.

Dalam konteks ini, Green Line bukan sekadar pilihan melainkan kebutuhan struktural bagi mobilitas harian warga.

Bagi penglaju yang bekerja di Kabupaten Tangerang atau Tangerang Selatan, pilihan transportasi publik dari Rangkasbitung sangat terbatas. Angkutan kota (angkot) tersedia, tetapi rutenya terfragmentasi. Penumpang harus berganti kendaraan berkali-kali, dengan risiko waktu tempuh membengkak hingga hampir tiga jam hanya untuk mencapai Tangsel.

Itu pun belum tentu lancar. Sistem ngetem, ketidakpastian jadwal, hingga kebutuhan tambahan ojek di titik yang tak terjangkau angkot membuat perjalanan semakin melelahkan dan mahal secara akumulatif.

Dibandingkan kondisi tersebut, KRL menawarkan perjalanan yang lebih pasti, lebih cepat, dan jauh lebih efisien biaya. Bagi kelas pekerja, rasionalitas ekonomi jelas berpihak pada kereta.

Faktor lain yang tak bisa diabaikan adalah pertumbuhan properti di sepanjang jalur Green Line, terutama dari Parung Panjang hingga Rangkasbitung. Harga hunian di wilayah yang lebih dekat ke Jakarta sudah melambung tinggi tidak lagi terjangkau oleh pekerja dengan upah minimum Jakarta.

Akibatnya, kawasan yang lebih jauh menjadi pilihan realistis. Developer membangun perumahan baru di sekitar stasiun karena tahu akses KRL adalah nilai jual utama. Polanya klasik: rel dulu, urbanisasi menyusul.

Setiap perumahan baru berarti potensi ratusan hingga ribuan penghuni baru. Dan hampir semuanya bergantung pada KRL untuk bekerja, bersekolah, atau beraktivitas di pusat ekonomi Jabodetabek. Lonjakan penumpang pun menjadi konsekuensi logis.

Green Line kini identik dengan kelas pekerja—buruh, karyawan swasta, pegawai ritel, hingga pekerja sektor informal yang menggantungkan hidup pada mobilitas harian ke Jakarta dan Tangerang Raya.

Dengan tarif yang relatif murah dan kenyamanan yang jauh lebih baik dibanding moda darat lain, KRL menjadi “transportasi rakyat” dalam arti paling konkret. Ia bukan sekadar alat angkut, tetapi jembatan ekonomi.

Karena kebutuhan bekerja tidak mengenal hari libur terutama bagi sektor jasa, manufaktur, dan ritel kepadatan pun terjadi bukan hanya Senin sampai Jumat, tetapi juga Sabtu dan Minggu. Ritme kota yang tak pernah benar-benar berhenti tercermin di gerbong-gerbong Green Line.

Dari jalur pengangkut hasil bumi kolonial menjadi tulang punggung mobilitas pekerja modern, Tanah Abang–Rangkasbitung telah mengalami transformasi sosial-ekonomi yang besar. Kepadatan yang terjadi hari ini bukan sekadar persoalan teknis transportasi, melainkan cermin dari dinamika urbanisasi, ketimpangan harga properti, dan kebutuhan mobilitas kelas pekerja.

Selama belum ada alternatif transportasi publik yang setara baik dari sisi harga, waktu tempuh, maupun jangkauan Green Line akan terus menjadi nadi yang berdenyut tanpa henti, tujuh hari dalam sepekan.