Mogok Massal, Ribuan Driver Online di Serang Berdemo

Selain itu menolak kenaikan harga BBM, para driver online itu juga menuntut Pemerintah Provinsi Banten menciptakan payung hukum yang mensejahterakan driver online di Provinsi Banten.

Kemudian, mereka meminta pemerintah menghentikan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang paling penting, massa katanya meminta ada revisi Permenhub 12 tahun 2019 dan Keputusan Kemenhub 348 tahun 2019.

"Terapkan perda pengawasan regulasi daerah karena adanya permenhub tarif atas dan bawah hanya menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat," katanya.

Dia mengatakan, kenaikan harga BBM, dan berpotensi diikuti oleh harga barang pokok dan lainnya, membuat para driver kukuh menolak kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi bahan bakar.

Kendati pemerintah berencana menyalurkan bantalan sosial, termasuk subsidi transportasi, mereka menilai dampaknya tidak akan signifikan dalam membendung kenaikan harga barang-barang lainnya.

"Kami akan mengkampanyekan bahwa driver online sedang dalam kondisi penindasan sistem," katanya.

Di tempat yang sama driver online yang lain Lutfi mengatakan, para pengemudi ojol mendesak pemerintah untuk tetap memberikan subsidi BBM masyarakat, serta menuntut kenaikan tarif ojol di semua layanan pengantaran. Hal tersebut meliputi penumpang, barang dan makanan.

"Juga harus disertai penurunan potongan aplikator menjadi 5-10 persen. Selain itu pengemudi ojol ditetapkan sebagai pekerja tetap, bukan mitra, agar hak-hak sebagai pekerja dipenuhi," katanya.