Disiapkan Rp26 M, Dana Bansos Tangsel untuk Siapa?
Mensos Juliari P Batubara cek distribusi Bansos (Dok. Kemensos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang Selatan, IDN Times - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diperpanjang untuk kesekian kalinya dan berlaku hingga 15 Juni 2020. Namun, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) berupa bantuan sosial (bansos) dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBD 2020 untuk masyarakat terdampak COVID-19 belum juga digunakan.
Kepala Dinsos Tangsel, Wahyunoto Lukman mengaku, belum dipergunakannya anggaran tersebut hingga PSBB kali ini karena masih belum tahu akan direalisasikan pada siapa bansos tersebut.
Menurut dia, semua keluarga rentan yang perlu diberi bansos usulan RT, RW, lurah, dan camat sudah masuk sebagai penerima bansos presiden melalui kementerian sosial dan Provinsi Banten. "Tidak boleh duplikasi atau diintervensi lagi dengan Bansos dari APBD Tangsel. Untuk bansos dari APBD, direalisasikan kepada siapa? semua sudah ter-cover,” katanya, melalui aplikasi pesan singkat, Kamis (4/6).
Baca Juga: Bersiap New Normal, PSBB Tangerang Raya Dilanjutkan Sampai 15 Juni
1. Dari Rp151 M dana BTT, Tangsel baru gunakan Rp42 M
Ilustrasi (IDN Times/Anjani Eka Lestari)Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Aderah (BPKAD) Kota Tangsel, Warman Syanudin menyampaikan, mengenai serapan BTT penanganan COVID-19 hingga kini anggaran BTT yang diusulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tangsel telah mencapai Rp42 miliar, dari total Rp151 miliar.
“Dinas Kesehatan Rp7 miliar, Dinas Perumahan dan Permukiman Rp2,5 miliar, Dinas Lingkungan Hidup Rp900 juta, Satuan Kepolisian Pamong Praja Rp2 miliar, per Kecamatan sekitar Rp200 jutaan, Dinas Perhubungan Rp1,5. Nah terkait dengan itu kan, ada PSBB perpanjangan sampai 14 Juni,” tuturnya.
2. Dana Rp26 M khusus untuk bansos Tangsel belum digunakan
(Ilustrasi uang) IDN Times/Ita MalauSementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel yang berperan dalam pendampingan penggunaan anggaran BTT untuk penanganan COVID-19 oleh Pemkot Tangsel, menyampaikan bahwa hanya ada lima OPD yang mengusulkan pendampingan penggunaan anggaran BTT.
Khusus BTT Bansos pada Dinsos Tangsel, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Siti Barokah membenarkan bahwa BTT Bansos memang belum dipergunakan sama sekali.
“Dinsos, dari anggaran yang diajuin Rp26 miliar belum diapa-apain. Kenapa belum diapa-apain? Karena Tangsel sendiri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS masih ter-cover Kemensos dan Pemprov," kata Barokah.
"Jadi sampai sekarang untuk anggaran di Dinsos belum digunakan, masih nol persen. Mungkin nanti setelah selesai dari Kemensos atau Pemprov dipakai,” tambahnya.
3. Warga Tangsel terbanyak kedua yang laporkan keluhan soal penyaluran bansos
Ilustrasi pemulung (IDN Times/Rohman Wibowo)Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Banten merilis data pengaduan warga melalui media daring (online) bagi masyarakat terdampak pandemik virus corona atau COVID-19. Laporan yang masuk mayoritas terkait permasalahan bansos dari pemerintah.
Hingga pada 29 Mei 2020 lalu, Ombudsman Banten menerima 116 laporan atau pengaduan. Sebanyak 105 aduan atau lebih dari 90 persen terkait bansos bagi warga terdampak COVID-19. Sisanya, layanan keuangan sebanyak 8 laporan dan layanan kesehatan 2 laporan serta layanan transportasi sebanyak 1 laporan.
Sedangkan sebaran asal pengaduan di Provinsi Banten didominasi dari wilayah Tangerang Raya, yakni 60 aduan, dengan rincian Kota Tangerang 21 aduan, sedangkan Kota Tangerang Selatan sendiri berada di posisi ke dua dengan 20 aduan disusul Kabupaten Tangerang 19 aduan.
Pengaduan lainnya berasal dari Kabupaten Serang (8 laporan), Kota Serang (8 laporan), Kabupaten Pandeglang (2 laporan), dan Kabupaten Lebak (14 laporan).
Baca Juga: Ombudsman: Aduan Soal Bansos di Banten Tertinggi se-Indonesia
