2. Kuasa hukum meminta penetapan tersangka keenam warga itu ditinjau ulang

Ilustrasi Garis Polisi (IDN Times/Arief Rahmat)

Tak hanya itu, Boy juga bakal mengadu ke Kadiv Propam dan Karowasidik Bareskrim Polri untuk meneliti apakah penetapan tersangka terhadap kliennya tepat atau tidak. "Dengan gelar perkara akan diketahui apakah perkara yang sebelumnya dilaporkan terhadap client kami tepat atau tidak," tutur Boy.

Sebab, Boy menuturkan, kliennya mendapatkan kerugian besar akibat penetapan tersangka oleh polisi ini. "Akibatnya, klien kami jadi tercemar nama baiknya dan kesulitan mendapatkan pemasukan," tutur Boy.

Boy menyebut, kliennya dikenakan pasal pengerusakan barang dan penghilangan barang bukti. Seperti dituduhkan Pasal 170 KUHP. "Nah sekarang barang buktinya aja tak tahu yang mana. Menghilangkan barang bukti juga tak jelas bukti yang mana," jelas Boy.

3. Ini duduk perkara kasusnya

Ilustrasi sertifikat tanah. (IDN Times/Istimewa)

Kasus ini bermula saat petugas Satpol PP Pemkab Tangerang memasang portal di depan jalan masuk menuju lahan wisata persawahan di Desa Kramat, Pakuhaji. Alasannya lokasi tersebut tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB). 

Ketika portal dibuka, aparat mengadukan pemilik lahan dan pihak yang membantunya ke polisi dengan tuduhan melakukan perusakan.

Pemilik lahan sebelumnya sempat menolak tawaran pengembang kawasan Pantai Utara (Pantura) Tangerang yang ingin membeli lahan yang ada di Jalan Kramat, Pakuhaji itu.

Sekedar informasi, kawasan tempat piknik keluarga Padi Padi di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, viral karena suasana kedai kopi asri di tengah hamparan sawah hijau.

Banyak warga kesana untuk memanfaatkan suasana hijau dan asri tersebut untuk dijadikan tempat mengusir kepenatan dari hiruk-pikuk Ibu Kota Jakarta dan Tangerang.

Jaraknya pun hanya sekira 90 menit dari Ibu Kota Jakarta, apabila menggunakan kendaraan roda empat dan dua.

4. Camat: warga merusak portal dan papan peringatan

IDN Times/Maya Aulia Aprilianti

Papan peringatan itu semula terpasang di pinggir jalan, menuju pintu masuk kawasan wisata dan Padi Padi. Camat Pakuhaji, Asmawi membenarkan insiden perusakan portal dan papan peringatan tersebut. 

Menurutnya, portal dan papan peringatan itu sengaja dipasang di jalan menuju lokasi Padi Padi itu untuk menegakkan peraturan daerah (perda). Menurut Asmawai, pengelola Padi Padi belum mengantongi izin, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Portal yang kita pasang kaitannya dengan pemberhentian sementara operasi kegiatan Padi Padi (karena) tidak ada izin," kata Asmawi, Rabu (31/8/2022). 

Sebelum memasang portal, Satpol PP Kecamatan Pakuhaji telah menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak pengelola Padi Padi agar melengkapi izinnya.

"Sudah melalui beberapa proses, ada pemanggilan pertama, kedua, ketiga, tidak ujug-ujug (pasang portal dan papan peringatan). Iya, sudah banyak, baik lisan maupun tulisan, kita datangkan Pol PP kita, menanyakanlah, surat perizinannya apa yang dimiliki," tegasnya.

Namun upaya tersebut tidak digubris pemilik atau pengelola Padi Padi. Padahal pihaknya bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam menerapkan perda yang ada.

"Kita kerja normatif saja sesuai dengan aturan yang ada, perda yang ada, (usaha yang) tidak berizin kita kasih peringatan, kita kasih teguran kita panggil, begitu kita panggil juga tetap laporan ke pimpinan di atas," jelas Asmawi.