Setengah Hati Reaktivasi Jalur KA di Banten
IDN Times/Muhamad Iqbal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pandeglang, IDN Times - Terhubung dengan wilayah perkotaan Jabodetabek secara cepat dan murah dengan Kereta Api (KA) nampaknya masih menjadi mimpi bagi rakyat Banten selatan, khususnya wilayah Pandeglang. Reaktivasi jalur KA lintas Rangkasbitung arah Pandeglang ini berlarut-larut.
Jalur lintas KA tersebut percabangan jalur Saketi menuju Bayah, sebetulnya sudah siap secara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sejak tahun 2018.
Reaktivasi jalur KA bersejarah tersebut dipastikan masih tertunda hingga di tahun anggaran 2023 ini karena minimnya anggaran dari pemerintah pusat.
Bukan cuma soal anggaran, beberapa pihak juga menilai, pemangku kebijakan baik pusat maupun di Banten tak punya political will dalam mengupayakan reaktivasi jalur KA hingga ke Pandeglang ini.
Padahal, reaktivasi jalur ini sangat diidamkan warga sebab mobilitas warga Banten bisa lebih cepat, mudah, dan murah. Selain itu, warga pun akan memiliki pilihan moda transportasi.
Seperti diungkapkan salah satu warga Pandeglang bernama Ruli. Pemuda 27 tahun ini berharap rencana reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Pandeglang hingga Labuan segera dilaksanakan.
Reaktivasi jalur KA tersebut dinilai akan langsung mengoneksikan warga di Pandeglang dengan wilayah perkotaan yang lebih maju-- seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)--melalui moda transportasi kereta.
"Ya kalau sudah ada kereta mah kan enak yah. Orang dagang harus ambil dagangan bisa naik kereta aja, pasti lebih murah jadi lebih mudah buat jalan-jalan, juga yah ke Jakarta," kata Ruli yang juga warga Nanggerang, Keroncong itu pada Rabu (31/8/2022).
Jika jalur KA peninggalan kolonial Belanda tersebut hidup kembali, kata Ruli, orang-orang Pandeglang akan punya banyak pilihan transportasi untuk ke Jakarta. "Ya inginnya kayak di Rangkasbitung yah. Ada saudara di sana, kerja di Jakarta jadi bisa pulang-pergi. Gak perlu ngontrak di Jakarta," kata dia.
Ruli mengaku, stasiun terdekat yang ia bisa datangi jika jalur KA nonaktif tersebut beroperasi kembali adalah stasiun Kadomas. "Kalau hidup enak banget yah, Kadomas dekat dengan terminal Kadubanen," ungkapnya.
Baca Juga: Reaktivasi KA Pandeglang Mandek, Pengamat: Gak Ada Political Will
1. Jalur ini dibangun tahun 1906, di zaman Hindia Belanda
Penampakan jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan saat masih aktif pada tahun 1970 dan sudah nonaktif pada 2020 (Dok. IDN Times/Istimewa, Dok. Pribadi/Yusril Rizky Pratama)Sejarah pendirian jalur KA ini terangkum di tiga buku, yakni Mosaik Perjuangan Kereta Api Perusahaan Kereta Api, Bandung 1995; Boekoe Peringatan dari Staatsspoor & Tramwegen Hindia Belanda 1875-1925; dan Topografische Inrichting Weltevreden, 1925.
Jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan dibangun pada 1906 oleh Staatsspoorwegen (SS), perusahaan kereta api milik kerajaan Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda. Pada 1945, pengoperasian jalur ini diambil alih oleh Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), perusahaan kereta api yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa awal berdirinya republik.
Kini, jalur kereta api yang menghubungkan Labuan, Pandeglang dengan Rangkasbitung, Lebak itu masuk dalam Wilayah Aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional I, Jakarta.
Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pandeglang--selain Stasiun Rangkasbitung-- ada 14 stasiun kereta api yang pernah ramai di jalur KA ini, pada zamannya. Stasiun-stasiun itu meliputi Stasiun Pandeglang kode PDG, Stasiun Cibiuk Kecamatan Banjar kode CBI, Stasiun Cimenyan kode CMY, Stasiun Kadukacang Kecamatan Cipeucang kode KDK, Stasiun Sekong Kecamatan Saketi kode SE, Stasiun Cipeucang Kecamatan Cipeucang kode CPG, Stasiun Cikaduwen Kecamatan Saketi kode CWN, dan Stasiun Saketi kode STI.
Lalu Stasiun Sodong Kecamatan Saketi kode SOG, Stasiun Kenanga Kecamatan Menes kode KNA, Stasiun Menes kode MNS, Stasiun Babakanlor Kecamatan Cikedal kode BBR, Stasiun Kalumpang kode KAL, terakhir Stasiun Labuan kode LBN.
Dalam dekade 1950 sampai 1960 akhir, lalu lintas ini cukup ramai. Dalam sehari, ada lima pergerakan kereta penumpang dan barang, pulang pergi.
Hingga kemudian di awal tahun 1980-an-- saat rezim Suharto berkuasa--jalur ini mulai kehilangan gairah. Pemerintah kemudian menutup jalur ini pada 1984 karena kalah bersaing dengan moda transportasi massal lainnya.
Kini, jalur KA ini sudah tidak lagi beroperasi. Sebagian besar stasiun beralih fungsi menjadi rumah, gudang, dan sebagainya.
2. Sudah Amdal, tapi proyek reaktivasi jalur KA terus molor. Terkendala anggaran~
Emplasemen Stasiun Saketi yang kini berubah menjadi pasar Saketi ini merupakan peninggalan jalur nonaktif Rangkasbitung-Labuan (Dok. Pribadi/Yusril Rizky Pratama)Nurcahyo Mukardi--akademisi yang dilibatkan dalam proyek reaktivasi jalur KA nonaktif Rangkasbitung-Labuan dan Saketi-Bayah-- mengungkap bahwa dua jalur bersejarah tersebut sudah siap secara Amdal sejak tahun 2018.
Khusus pada jalur KA Rangkasbitung-Labuan, railbed atau jalur rel dianggap masih sangat mumpuni untuk kembali diaktifkan. Apalagi bentuk railbed dan bekas-bekas jalur tersebut masih jelas.
"Lahan yang dimiliki dari zaman Belanda itu sudah dinyatakan cukup, untuk pembebasan lahan dalam arti tanah baru diakuisisi itu tidak ada, yang ada menertibkan kembali lahan sudah dari pemukiman berdiri di atasnya," kata Nurcahyo kepada IDN Times, Jumat (13/1/2023).
Staf pengajar Politeknik Negeri Bandung pada Departemen Teknik Kimia ini mengungkapkan, sebetulnya tak ada kesulitan jika nantinya proyek fisik dilakukan. Hanya saja, ada beberapa titik jalur yang kini menjadi jalan raya di wilayah Rangkasbitung.
"Karena railbed Rangkasbitung-Labuan sudah jelas, maka tidak perlu lagi merancang jalur. Rancangan jalurnya itu saja, tapi pas di tengah kita baru tahu ada sebagian jalur di Rangkasbitung yang menjalan besar sehingga harus direlokasi," kata dia.
Nurcahyo mengungkapkan, jalur ini kemungkinan belum langsung dielektrifikasi dan kalaupun direaktivasi kereta pada jalur ini standar dengan lokomotif diesel.
"Desain tekanan gandanya 15 ton kok. Memang ada konsep feeder untuk Rangkasbitung, tapi waktu itu ada ide begini, fungsi Labuan dan Tanjung Priok itu rupanya dua sentra ikan yang saling bergantian. Kereta ini bisa angkut barang," kata dia.
Dijelaskan Nurcahyo, setelah Amdal sudah diselesaikan maka tahap selanjutnya adalah pembebasan lahan, relokasi pemukiman, dan diikuti dengan konstruksi fisik.
Sementara, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jakarta dan Banten menyebut, pembebasan lahan di sepanjang railbed KA nonaktif Rangkasbitung-Pandeglang-Labuan masih belum bisa terlaksana. Alasannya, anggaran belum tersedia.
Pejabat Pembuat Komitmen Metropolitan dan Banten, BTP Jakarta dan Banten, Reinhard Manik mengatakan, tahun ini pihaknya memiliki dana riil sebesar Rp5 miliar. Sebetulnya, tahun ini ada total anggaran Rp24 miliar, tapi sekitar Rp19 miliar dalam kondisi terblokir.
"Rencana nanti bulan Juli baru kita mengusulkan buka blokir anggaran sebesar Rp19 miliar tersebut," kata Reinhard kepada IDN Times, Senin (20/3/2023).
Anggaran ini, kata Reinhard, jauh dari kebutuhan yang diperlukan sebesar kisaran Rp99 miliar untuk pembebasan lahan saja. "Menurut hasil KJPP (Konsultan Jasa Penilai Publik) tahun 2020," ungkapnya.
Baca Juga: Ga Ada Anggaran, Reaktivasi Jalur KA Pandeglang Mandek
Infografis reaktivasi jalur KA Rangkasbitung-Labuan (IDN Times/M Shakti)3. Legislator mempertanyakan kenapa pemerintah pusat lebih tertarik bangun kereta cepat
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB) oleh PT KCIC (IDN Times/Hana Adi Perdana)Lambannya proses reaktivasi jalur KA ini juga diakui anggota DPR RI Rizki Aulia Rahman. "Jalur kereta api Kabupaten Pandeglang dan Rangkasbitung ini yang menjadi dapil saya. Betul banget sepakat, ini prosesnya sangat berlarut-larut," kata Rizki kepada IDN Times, Selasa (10/1/2022).
Rizki pun mempertanyakan, kenapa pemerintah lebih tertarik membangun jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung ketimbang menghidupkan kembali jalur KA Rangkasbitung-Pandeglang hingga Labuan yang notabene masih banyak wilayah tertinggal di perlintasan jalur KA tersebut.
"Kereta cepat cepat dari Jakarta-Bandung yang dianggap sangat urgent, padahal jelas sekali masyarakat di desa-desa inilah yang bisa lebih diperhatikan secara lebih oleh pemerintah pusat," kata Rizki.
Rizki mengingatkan, jangan sampai pemerintah pusat "menelantarkan" kepentingan hajat hidup dan keterbukaan akses infrastruktur bagi masyarakat pedesaan, demi proyek strategis nasional. "Ini masalah keberpihakan, sekali lagi," kata dia.
Meski begitu, ia memastikan pemerintah dan DPR tahun ini tak menganggarkan untuk proses reaktivasi jalur KA ini. Hal ini sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah.
Dia meminta, pemerintah memasukkan proyek reaktivasi jalur KA Rangkasbitung-Pandeglang itu di tahun-tahun depan.
"Kami memberikan catatan keras di rapat persetujuan anggaran untuk tahun 2023 kemarin. Bisa dicek dokumennya bahwa kita minta keseriusan pemerintah atas kelanjutan visi kawasan ekonomi khusus khususnya yang ada di Tanjung Lesung ini," kata dia.
Baca Juga: Warga Pandeglang Harap Reaktivasi Jalur Kereta Api Segera Terlaksana
4. Pemerintah daerah hingga wapres yang asal Banten dinilai gak punya political will
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin (ANTARA FOTO/FB Anggoro)Sementara itu, akademisi Misbah Priagung Nursalim menilai, pemerintah pusat dan daerah serta DPR RI tidak punya political will dalam mempercepat pembangunan transportasi publik massal di Banten, terutama di bagian selatan.
"Jangankan mengaktifkan rel mati dan melakukan penertiban, sarana bus AKAP saja masih belum jelas. Itu sebabnya Banten selatan masih akan tertinggal hingga 10 tahun ke depan," kata akademisi dari Universitas Pamulang itu pada Senin (27/3/2023).
Lambatnya upaya pembebasan lahan rel dan stasiun di jalur Rangkasbitung-Pandeglang juga berkaitan dengan kemungkinan elektablitasnya turun. Mengapa? Karena penggusuran warga yang menempati lahan tersebut bisa berdampak negatif pada elektabilitas.
"Dalam pilkada juga tidak ada paslon (pasangan calon) yang menyinggung karena akan menurunkan elektabilitas di lokasi terdampak. Jadi wajar tidak dianggarkan. Harusnya menjelang akhir kepemimpinan perlu ada gebrakan karena tidak berimbas pada pilkada," kata dia.
Dia lantas membandingkan dengan Jawa Barat yang sudah memprioritaskan sarana transportasi massal. Sedangkan Banten, dia menilai, masih amburadul. "Itu (Perusahaan Otobus) Asli Prima dan kawan-kawan emang menjangkau wilayah selatan? Gak. Sampai Serang penumpang dioper," kata Misbah yang juga pengguna transportasi di Banten.
Persoalan transportasi publik di Banten bagian selatan ini juga diwarnai tarif semena-mena hingga sopir yang ugal-ugalan. Meski demikian, warga tetap naik karena tidak ada pilihan.
Misbah pun turut menyindir pemerintahan pusat di bawah Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Kh Ma'ruf Amin. Dia menilai, pemerintah pusat tidak serius menangani persoalan ketimpangan di selatan Provinsi Banten, meski Ma'ruf Amin merupakan warga Banten.
"Wapres kan Banten utara, akses ke pusat lebih mudah. kalau pun ke selatan kan pakai kendaraan pribadi ataupun dinas, jadi tidak bisa merasakan bagaimana warga ingin bisa ke kota," ungkapnya.
Baca Juga: Rizki Natakusumah Akui Reaktivasi Jalur KA Pandeglang Berlarut-Larut
