Soal COVID-19 di Kota Tangerang, PKS: Kurang Uang Minta Ke Pemprov
Ilustrasi ruang isolasi pasien COVID-19. (ANTARA FOTO/Jojon)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Tangerang, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kota Tangerang, Arief Wibowo, mendorong Pemkot Tangerang menambah kapasitas tempat tidur serta tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit untuk penanganan kasus COVID-19, khususnya pasien gejala kategori sedang dan berat.
Arief mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bisa meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk pengadaan fasilitas kesehatan.
1. Masyarakat kesulitan mendapat tempat isolasi
Ilustrasi. Ruang isolasi RSUD Kabupaten Tangerang. ANTARA FOTO/FauzanBerdasarkan data hasil monitoring Dinas Kesehatan (Dinkes) per 18 Desember 2020, tingkat okupansi ruang isolasi di seluruh RS yang menangani pasien COVID-19, termasuk RS swasta rujukan sudah di atas 80 persen. Bahkan bisa meningkat hingga 90 persen.
"Sehingga yang dirasakan masyarakat sulit sekali mendapat tempat isolasi di RS. Terutama untuk pasien dengan gejala sedang atau berat, dan memiliki komorbid yang memiliki risiko fatalitas tinggi. Sehingga perlu perawatan di RS," kata dia, Kamis (31/12/2020).
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Pasien COVID-19, Tangerang Tambah Ruang Isolasi
2. Akibat minimnya fasilitas, banyak pasien OTG terpaksa isolasi mandiri
Ganjar Pranowo saat bertemu para pasien OTG di BPSDM Jateng. Dok Humas Pemprov JatengAkibat dari hal ini, terjadi peningkatan pasien yang diminta isolasi mandiri di rumah khususnya untuk yang OTG dan gejala ringan. Ia menjelaskan, kebijakan ini selanjutnya berdampak kepada meningkatnya risiko penularan dalam rumah antar anggota keluarga.
"Kalau tidak ada kebijakan serius dari Pemkot untuk meningkatkan kapasitas bed dan nakes, maka kita akan mengalami situasi darurat faskes yang bisa meningkatkan fatality rate," paparnya.
3. Jika Pemkot kehabisan dana, ada anggaran tidak terduga sebesar Rp80 miliar
Gubernur Banten, Wahidin Halim (IDN Times/khaerul anwar)Arief menambahkan, perlu juga ada sinkronisasi kebijakan antara Pemkot Tangerang dengan Pemprov Banten. Jika Pemkot Tangerang memiliki keterbatasan dana untuk menambah kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19, diperlukan komunikasi ke Pemprov Banten untuk ditindaklanjuti dengan solusi cepat. Misalkan dengan pembangunan RS darurat.
"Ada dana tidak terduga sebesar Rp80 miliar di APBD Provinsi yang bisa dialokasikan untuk hal ini, karena kondisi kedaruratan yang membutuhkan solusi cepat dari pemerintah," pungkasnya.
Baca Juga: Vaksin Sinovac Tahap 2 Tiba, Menkes: Didistribusikan Januari 2021
