Informasi Proyek Tugu Pamulang Dinilai Minim, LSM: Ada Potensi Korupsi

Tangerang Selatan, IDN Times - Kontroversi pembangunan Tugu Pamulang bak efek domino. Indikasi korupsi pun menyeruak di tengah debat dan viralnya tugu di Tangerang Selatan itu.
Salah satunya lembaga swadaya masyarakat (LSM) Tangerang Publik Transparency Watch (TRUTH). Wakil Koordinator TRUTH, Jupri Nugroho mengatakan, persoalan yang sangat vital dari proyek pembangunan tugu tersebut adalah ketidakadaan transparansi dalam tahap pengadaan barang dan jasa.
Data pengadaan dan proyek tugu itu, menurut Jupri, tidak ada di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten.
Baca Juga: Millennials Pamulang Sebut Tugu Pamulang Sudah Lama Jadi Bahan Candaan
1. Informasi soal tender proyek Tugu Pamulang dinilai minim
Jupri menilai minimya informasi siapa yang mengerjakan serta besaran tender sampai hari ini masih misteri. "Jadi wajar saja bila adanya dugaan potensi korupsi pada pembangunan tugu tersebut ada, karena sulitnya mengakses serta minimnya informasi," kata Jupri kepada IDN Times, Kamis (15/4/2021).
Dia juga mempertanyakan anggaran tugu yang diungkap pejabat terkait di sejumlah media massa, yakni Rp300 juta. "Masyarakat seolah dibuat bingung dan pasti ada yang salah akan hal itu," kata Jupri.
2. Perubahan rancangan bukti minimnya koordinasi Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel
Jupri juga menilai, perubahan rancangan tugu dari awal sampai yang ada hari ini, bisa menjadi bukti bahwa koordinasi antara Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel sangat minim. Semua pihak tampak acuh hingga masyarakat kemudian ramai-ramai merespons.
"Potensi kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara sangat kental terasa, dari awal terlihat tidak ada konsep dalam pembangunan tugu tersebut," kata dia.
Hal itu menambah deret masalah yang menyelimuti pembangunan tugu, termasuk informasi yang bisa diakses publik begitu minim. "Lalu, hari ini tiba-tiba diperbaiki. Pertanyaannya anggaran dari mana yang dipakai, karena tidak ada papan informasi," ungkapnya.
3. Soal Tugu Pamulang tak ada di LPSE, Kadis PUPR Banten: harusnya ada
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Tranggono mengaku tak tahu jika proyek pembangunan Tugu Pamulang tidak terdaftar di LPSE.
"Tapi yang jelas, harusnya itu ada di LPSE, tidak mungkin itu tidak ada. Harusnya ada kalau proyek di atas Rp300 juta itu," kata Tranggono kepada IDN Times.
Tranggono membenarkan bahwa proyek bernilai di atas Rp200 juta memang harus melalui mekanisme lelang di LPSE secara online. "Kalau mau tanya itu bisa konfirmasi ke bagian Barang dan Jasa. Jadi kita juga engga berani kalau itu ada di atas Rp300 juta. Makanya gini, kemungkinan ini saya dapat informasi memang nilai sekitar 300-an. Logikanya itu harus di LPSE," kata dia.
4. Gubernur Wahidin sudah perintahkan cari siapa yang bikin desain Tugu Pamulang
Saat ini, kata Tranggono, pihaknya sudah diperintahkan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menyelidiki siapa yang membuat rancangan Tugu Pamulang dan nama perusahaan yang menggarap proyek tersebut.
"Makanya Pak Gubernur arahannya kita lagi diperiksa kaitannya dengan siapa perencananya, siapa pelaksananya. Supaya clear," kata dia.
Baca Juga: Viral Tugu Pamulang, Warganet Minta KPK Usut Dugaan Korupsi