Warga Keluhkan Tak Ada Halte Transjakarta di Ciputat
Ilustrasi Transjakarta (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang Selatan, IDN Times - Beberapa hari terakhir, warganet di media sosial X ramai membahas soal tidak tersedianya halte bus Transjakarta di jalan di wilayah Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Padahal, jalur tersebut merupakan salah satu jalur yang dilalui Transjakarta yang menghubungkan Kota Tangsel sebagai wilayah penyangga dan DKI Jakarta.
Bus-bus Transjakarta yang melalui rute tersebut merupakan transportasi publik yang vital bagi warga Tangsel yang hendak bekerja atau sekadar berpergian ke Jakarta.
1. Pemprov Pemkot mestinya bisa bangun halte
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai, semestinya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bisa membangun halte tersebut, meski akses jalannya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Di Jawa Tengah itu ada jalan nasional di rute Transjateng, yang bangun Pemprov Jawa Tengah, bisa tuh. Yang penting komunikasi, ga bakal jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Mestinya bisa kan," kata Djoko kepada IDN Times, Rabu (3/3/2024).
2. Tidak ada alasan Pemkot Tangsel untuk tak mendirikan halte
Bus Transjakarta (Busway) (unsplash.com/Syahril Fadillah)Djoko menyebut, wilayah Pemprov dan Pemkot yang dilalui Transjakarta itu sudah terbantu dalam hal penyediaan transportasi publik.
"Jadi jangan alasan. Kalau tanahnya nasional, ya izin saja, jangan kaku. Masa untuk rakyat kaku," kata dia.
3. Pemkot bisa bangun halte Transjakarta, tak ada aturan yang dilanggar
Ilustrasi Transjakarta (IDN Times/Vadhia Lidyana)Djoko menilai, baik Pemprov Banten maupun Pemkot Tangsel semestinya bisa membangun halte yang dibutuhkan warganya tersebut.
Ia juga memastikan takkan ada aturan yang dilanggar meski rute Transjakarta yang dilalui merupakan jalan nasional.
"Baik Pemprov dan Pemkot bisa, engga ada masalah yang penting komunikasi, karena ini pelayanan publik. Masa gara-gara membangun itu jadi masuk bui, keterlaluan BPK nya. Saya akan protes dan demo kalau BPK begitu," kata dia.
Baca Juga: Pegawai Kelurahan di Tangsel Diduga Jadi Korban Pemotongan Upah
