Mulai Mei, Bayar Pajak Kendaraan di Banten Tak Perlu KTP Pemilik Lama

Dalam kebijakan tersebut, wajib pajak yang tidak memiliki KTP pemilik lama diwajibkan membuat surat pernyataan yang telah disiapkan. Surat itu berisi komitmen bahwa penguasa terakhir kendaraan akan melakukan balik nama pada tahun 2027.

Wajib pajak juga harus mencantumkan nomor telepon aktif yang dapat diverifikasi oleh petugas. Setelah surat dibuat, kendaraan akan langsung diblokir secara administrasi sebagai bentuk pengawasan agar proses balik nama dilakukan pada tahun berikutnya.

“Dalam surat pernyataan itu, wajib pajak menyatakan bahwa penguasa terakhir kendaraan akan melakukan balik nama pada tahun 2027,” ujarnya.

Kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku selama tahun 2026, sesuai arahan dari Korlantas Polri dalam rangka simplifikasi administrasi. Berly menjelaskan, bagi wajib pajak yang tidak memiliki KTP baru, masih dimungkinkan menggunakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian sebagai pengganti.

Ia menambahkan, kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk tetap melunasi kewajiban pajak kendaraan meskipun terkendala administrasi, sekaligus mendorong legalitas kepemilikan kendaraan melalui proses balik nama. "Bahwa ini berlaku untuk tahun ini saja, gak bakal ada lagi ditahun berikutnya," katanya.

Terkait pelayanan di Samsat, Pemprov Banten tidak menyediakan loket khusus untuk kebijakan ini. Proses pelayanan tetap dilakukan seperti biasa.

“Kami masih menggunakan mekanisme yang sama, tidak ada loket khusus. Ini hanya penyederhanaan persyaratan saja,” katanya.

Sementara itu, terkait potensi peningkatan pendapatan daerah, Berly mengaku belum dapat memproyeksikan secara pasti. Namun, pihaknya optimistis kebijakan ini akan meningkatkan minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

“Kami yakin ini akan berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat,” katanya.