Nikah Siri Tanpa Izin, Hakim PTUN Serang Disanksi Nonpalu Setahun

Dalam persidangan terungkap, MNH menikah siri dengan perempuan berinisial AAS pada 2022. Pernikahan itu berlangsung sekitar enam bulan setelah MNH dimutasi ke PTUN Serang.

Saat menikah siri, MNH tidak mengantongi izin dari pejabat berwenang maupun persetujuan istri sah, DA. Pernikahan tersebut terungkap ketika DA menjenguk MNH yang tengah dirawat di rumah sakit Serang. Saat itu, MNH mengakui telah menikah lagi, tetapi tidak bersedia mengungkapkan identitas perempuan tersebut.

Belakangan, perempuan itu diketahui berinisial AAS. Dari pernikahannya dengan DA, MNH memiliki enam anak. "Sementara dari perkawinan sirinya dengan AAS, MNH memiliki dua anak kandung dan seorang anak sambung dari pernikahan AAS sebelumnya," katanya.

DA sempat melaporkan persoalan tersebut. Namun, ia tiga kali mengirimkan surat pencabutan laporan, masing-masing pada bulan Juni, Juli, dan Oktober 2024.
Pencabutan laporan dilakukan setelah MNH menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada April 2024.

DA menyatakan, keputusannya mencabut laporan didasari pertimbangan terhadap kebutuhan anak-anak mereka, terutama terkait nafkah dan kasih sayang dari ayahnya.

Dalam proses yang sama, MNH sempat mengajukan izin perceraian pada 2024. Namun, permohonan tersebut ditarik kembali setelah MNH mengaku pengajuannya dilakukan karena emosi sesaat.

"Meski laporan telah dicabut, proses pemeriksaan etik tetap berlanjut hingga ke sidang MKH. Dalam pembelaannya, MNH mengakui kesalahan dan pelanggaran etik yang dilakukannya," katanya.

Majelis menyatakan MNH terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Aturan tersebut mengharuskan PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu memperoleh izin dari pejabat berwenang.
Selain itu, MNH dinyatakan melanggar Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan kewajiban hakim menjaga integritas, menjunjung tinggi harga diri, dan mematuhi disiplin profesi.

"Menyatakan terlapor MNH telah terbukti melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 5 (berintegritas tinggi), angka 7 (menjunjung tinggi harga diri), dan angka 8 (berdisiplin tinggi),” kata Suradi.

Sidang MKH tersebut digelar atas usulan Mahkamah Agung. Majelis dipimpin Hakim Agung Suradi, dengan anggota Hakim Agung Ennid Hasanuddin dan Diana Malemita Ginting.

Adapun anggota KY yang turut menjadi anggota majelis ialah Abhan, Setyawan Hartono, F. Willem Saija, dan Anita Kadir.