Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Operasi Senyap Pemenangan Prabowo-Gibran di Banten

14 Apr 2024, 22:00 WIB

Ketiga pasangan capres dan cawapres memegang piagam dengan nomor urut masing-masing pada Selasa (14/11/2023). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Serang, IDN Times - Waktu sudah menunjukan pukul 22.00 WIB malam. Saat bersiap-siap tidur di akhir bulan Januari 2024, salah satu kepala desa di Kabupaten Serang mendengar tiba-tiba teleponnya berdering, dari nomor yang dia tidak kenal.

Saat kades, sebut saja namanya Rustam (bukan nama sebenarnya) mengangkat telepon itu, di seberang sana terdengar suara berat seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Pria yang mengaku Bhabinkamtibmas tersebut berniat mengundang Rustam menghadiri kegiatan pembagian bantuan sosial oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Pol Abdul Karim di desa tetangga. Setelah itu telepon lalu ditutup.

Sesuai undangan tersebut, keesokan harinya, Rustam datang ke kantor desa tetangga untuk menghadiri kegiatan bakti sosial Kapolda Banten. Namun, usai menyambut kedatangan Abdul Karim, rupanya ia dan belasan kades se-kecamatan di wilayahnya diarahkan langsung ke dalam kantor desa. Mereka justru tak ikut kegiatan pembagian bansos--berupa sembako kepada masyarakat di aula desa.

Usai membagikan bansos, Kapolda langsung menemui para kades yang telah lebih dulu berada ruang transit kantor desa tersebut. Sebelum pertemuan itu, menurut Rustam, telepon genggam milik para kades disita anggota polisi yang mendampingi Kapolda.

Dalam pertemuan sekitar 10 menit itu, Rustam mengungkap, Kapolda awalnya meminta para kepala desa tidak segan-segan melaporkan kepadanya terkait masalah apa yang tengah dihadapi warga desa--entah itu kesulitan pupuk tanaman padi atau beras. Namun, di akhir acara, pembicaraan terkait pemilihan presiden (pilpres), kata dia, sempat disinggung. Abdul Karim, imbuhnya, mengingatkan pesan yang telah disampaikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah harus dilaksanakan seluruh kepala desa.

Arahan itu, terkait calon capres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. ''Gak ngarahin (secara langsung ke 02) cuma 'harap dimengerti' gitu,'' kata dia saat berbincang-bincang dengan IDN Times di salah satu kafe di Kota Serang pada Minggu 11 Februari 2024.

Sebab, saat itu, Karim pun sempat mengaku telah memanggil Tatu terkait rencana suksesi Prabowo-Gibran menjadi sosok pengganti Jokowi-Ma'ruf Amin untuk kepemimpinan nasional yang akan datang.

''Bahasa Kapolda, 'jangankan kepala desa, bupati saja saya panggil, apalagi kepala desa dalam hitungan detik (dipanggil)','' kata Rustam menirukan kata-kata Karim.

Perkataan itu, lanjut dia, dimaknai para kades sebagai "perintah" atau "ancaman" untuk tegak lurus dengan sikap politik Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Pilpres 2024 ini.

"Kami juga bukan orang bodoh. Memang mengkiaskan, 'bupati saja saya panggil apalagi kepala desa.' Kades yang punya masalah sudah pasti ciut,'' katanya.

Rustam mengungkap, sepekan sebelumnya, seluruh kades se-Kabupaten Serang telah lebih dulu dikumpulkan Bupati Ratu Tatu di Pendopo Bupati, termasuk dirinya. Polanya sama, telepon genggam dikumpulkan terlebih dahulu oleh petugas Satpol PP yang berjaga di pintu masuk pendopo.

Dalam pertemuan dengan agenda pembahasan program kerjanya sebagai kepala daerah tersebut, kata Rustam, Tatu sempat mengeluh hasil survei suara Prabowo-Gibran di wilayahnya, saat itu, masih rendah hingga ia mengaku sempat dipanggil dan ditegur Kapolda Banten Abdul Karim.

"Karena bupati sebelumnya dipanggil Kapolda juga, dia (bupati) cerita dipanggil masalah pilpres, intinya kades yang tadinya ke 03 harus ke 02,'' katanya.

Adapun pasangan capres nomor urut 03 adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang disokong terutama PDI Perjuangan. Sehingga, Tatu pun meminta para kades di wilayahnya menggiring warga guna menaikkan elektabilitas, sekaligus memenangkan Prabowo-Gibran.

''Kebetulan beliau (Tatu) kan ketua DPD (Golkar). Bahasanya, 'jangan sampai memalukan ibu-lah','' katanya.

Meski diminta ikut bergerak memenangkan jagoannya di pilpres, Tatu tak memberikan target kepada mereka jumlah suara yang harus diraih pasangan 02 di desanya masing-masing. ''Intinya kepala desa diminta menggerakan warganya untuk ke 02,'' katanya.

Sementara, saat dikonfirmasi Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengaku mengumpulkan para kepala desa ke kantornya sering dilakukan olehnya, tak terkecuali menjelang Pemilu 2024. Hal itu dilakukan untuk membahas program kerja atau anggaran desa. Namun, ia membantah ada upaya mobilisasi para kades umtuk memenangkan 02 pada pertemuannya dengan seluruh kades saat pertengahan Januari 2024.

"Oh enggak (arahan ke 02). Kalau rapat soal pemerintahan sering, baik di pendopo atau kecamatan. Biasanya soal sosialisasi dengan pemdes inspektorat karena berkaitan dengan anggaran desa,'' katanya.

Kendati demikian, ia membenarkan sempat dipanggil secara khusus Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim. Tatu menuturkan, pertemuannya dengan jenderal bintang dua itu membahas terkait persiapan pelaksanaan pilpres dan pileg karena ia menilai Abdul karim memiliki tanggung jawab keamanan pesta demokrasi di wilayah Banten.

''Pasti ingin mendengar langsung dari kepala daerah karena dari rapat Forkopimda kan di tingkat kabupaten pasti pak kapolda juga sudah menanyakan ke pak kapolres tapi ingin langsung biasanya,'' katanya.

Hal demikian, kata Tatu lumrah dilakukan bila mana ada hal yang penting sehingga harus bertemu secara langsung dengan kepala daerah di level kabupaten kota.

''Seperti ini kalau ada yang urgent, gubernur manggil bupati, tingkat Forkopimda provinsi manggil kepala daerah itu biasa,'' katanya

Dok. Istimewa/facebookhumaspolsekkragilan

Setelah memberikan arahan kepada seluruh kades, di hari yang sama Kapolda pun menggelar kegiatan serupa bakti sosial di desa lain dan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Serang. Di acara pembagian bansos itu juga para kades di kecamatan tersebut turut diundang

Sementara itu Kepala Desa Silebu, Ade Sapta, yang turut hadir dalam kegiatan itu, membenarkan dan sempat ada pertemuan khusus para kades dengan Kapolda Banten membahas sejumlah isu terkini, termasuk soal pelaksanaan Pemilu 2024.

''Biasa sih ngobrol-ngobrol aja, gak ada sampai arahan (ke peserta pemilu tertentu) sih. Ya paling terkait pengamanan saja, soal pemilu,'' katanya.

Namun, saat IDN Times mencoba menggali cerita terkait pertemuan para kades dengan Kapolda Banten, Kepala Desa Binong yang ikut hadir menolak bercerita dan memilih tidak membahas soal itu karena dinilai sensitif.

''Kalau ngobrol bisnis ya gak apa-apa oke, kalau ngomong soal itu yang sensitif seperti itu gak mau ditanyakan langsung kalau mau bikin forum sendiri kita diundang. Apalagi sekarang sensitif,'' kata dia sembari meminta menyudahi obrolan di sambungan telepon.

Rupanya, perlakuan yang sama juga dialami salah satu kepala desa di Kabupaten Lebak, namun dengan pola yang berbeda, lebih lembut dan tak ada tekanan yang menjurus intimidatif.

''Saya juga dapat info, seperti di Kabupaten Serang sama bupati begini-begini (diarahkan ke 02). Kalau Lebak mah lebih soft, tidak ada penekanan, tidak ada intervensi tidak ada, tapi kalau bicara masif, sama,'' kata salah satu kades di Lebak yang tidak mau disebutkan namanya.

Kendati tak ada arahan dari bupati, ia bercerita sekira awal Januari 2024, ia sempat didatangi empat polisi. Empat polisi itu memperkenalkan diri sebagai anggota kesatuan elite di Polda Banten. Saat itu, kata dia, mereka mengaku diminta pimpinannya untuk mendata jumlah warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tak terkecuali di desanya.

Namun, setelah data warganya diberikan, sang polisi malah menyampaikan permintaan lain, agar kades memihak ke 02 di pilres kali ini, sekaligus meminta rekomendasi dua orang warganya untuk menjadi koordinator desa pemenangan Prabowo-Gibran.

''(Nama-nama) kordes, ya dikasih lah karena datang baik-baik, direkom dua orang,'' katanya.

Bakti sosial Kapolda Banten (Dok.fecabookhumaspolsekcikande)

Infografis petugas Linmas Banten (IDN Times/M Shakti)

Selain aparatur desa, Bhabinkamtibmas diduga mengintervensi anggota ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau kerap dikenal dengan sebutan Linmas, untuk menggalang suara. Mereka diminta menjadi tim pembisik para tetangga dan pemilih yang hendak datang ke TPS untuk mencoblos 02.

Pada sebuah malam di awal bulan Februari, tepat sehari sebelum kegiatan pengarahan secara serentak di kantor kecamatan, salah satu anggota Linmas di Kabupaten Serang mengaku dikumpulkan seorang Bhabinkamtibmas yang bertugas di desanya di rumah sekretaris desa.

Alih-alih mendapat pengarahan soal peran dan tugas Linmas di TPS, ia bersama belasan rekannya malah ditanya soal sosok capres-cawapres yang bakal dipilih. Semua petugas Linmas yang hadir hanya terdiam saat ditanya seperti itu dan tidak berani menjawab. Beberapa detik kemudian mereka kompak menjawab 02.

Jawaban 02 secara kompak disuarakan para Linmas tersebut bukan spontan dari hati mereka, melainkan telah di-setting. Sebab, kata dia, mereka sebelum masuk telah diperingati sekretaris desa.

''Sebelum rapat ditoel (diingatkan). Kata sekdes, 'kalau masuk rapat, ditanya komandan (Bhabin) bilangnya 02 aja, takut jebakan.' Makanya dikasih tahu dulu,'' tuturnya.

Setelah menjawab, kemudian Bhabinkamtibmas bercerita soal narasi kesuksesan pemerintahan Jokowi mulai pembangunan hingga soal bantuan sosial yang saat ini diterima masyarakat. Bahkan, petugas Linmas diminta agar memilih calon pemimpin yang berkomitmen meneruskan pemerintahan saat ini.

Hal ini disinyalir menjadi kode kepada Linmas agar memilih Prabowo-Gibran yang akan melanjutkan visi misi Jokowi. ''Kata Bhabin, 'sebetulnya kasian ke kalian, kalau gak milih 02 mau gimana kalau ada bansos atau program lain tidak dikeluarin,''' katanya.

Tak hanya itu, diakhir pengarahan tersebut, mereka pun diminta untuk mengajak keluarga dan kerabat mencoblos Prabowo-Gibran.

''Dikira dikumpulin untuk kegiatan arahan pamsung (petugas pengamanan langsung di TPS) kan wajar. ternyata pengarahan Linmas mah besoknya di kecamatan,'' kata dia.

Ganjar Pranowo menggelar open house Idul Fitri 1445 H di kediaman barunya, daerah Wedomartani, Ngemplak, Sleman, hari ini Rabu (10/4/2024). (IDNTimes/Tunggul Damarjati)

Ada pembagian voucher Alfamart di malam sebelum pencoblosan

Malam sebelum pencoblosan, 13 Februari 2024, Kapolda Banten Abdul Karim sempat meninjau kesiapan logistik pemilu sejumlah TPS di berbagai daerah di Banten. Dari keterangan salah satu penyelenggara pemilu di Kabupaten Serang yang turut hadir, Kapolda memberikan voucher Alfamart sebanyak 1.300 lembar kepada Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko untuk diserahkan ke KPPS. Tujuannya, agar dibagikan ke setiap 10 orang yang mencoblos pertama setiap TPS sebagai bentuk apresiasi.

Masih malam itu, masalah voucher ini pun ternyata sempat menjadi pembahasan setelah ada laporan dari Kabupaten Serang dalam kegiatan pelaporan temuan-temuan di lapangan menjelang pencoblosan yang digelar melalui zoom meeting antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten dengan anggota Bawaslu kabupaten kota se-Banten.

Dari rapat ini terungkap, voucher serupa pun ditemukan di lima empat daerah lain, yakni Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Pandeglang. Rapat itu memutuskan, Bawaslu di daerah masing-masing untuk menerbitkan surat imbauan agar voucher itu tak dibagikan sebelum pencoblosan atau di sekitar TPS.

Namun, sumber ini tidak mengetahui ke mana voucher yang ada di Kabupaten Serang dibagikan setelah adanya imbauan itu. "Gak tahu lagi abis itu voucher jadi disebar atau enggak karena di KKPS gak ada,'' katanya.

Dari sumber internal polisi di lingkungan Polda Banten, voucher itu diambil dari Alfa Tower yang beralat di Alam Sutera, Jl Jalur Sutera Bar, Panunggangan Tim, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko enggan dikonfirmasi terkait adanya pembagian voucher Alfamart yang diberikan Kapolda Banten. Namun, ia sempat mengatakan, bahwa voucher itu tidak jadi dibagikan di wilayahnya.

Hasil pemilu sementara, pasangan Prabowo-Gibran unggul telak 50 persen lebih, baik versi quick count berbagai lembaga survei maupun real count KPU. Bahkan, perolehan suara ini berpotensi menjadikan pasangan 02 menang dengan hanya satu putaran.

Hasil ini, menimbulkan reaksi dari kubu 01 atau 03, kedua kubu ini menuding terjadi kecurangan secara masif pada pelaksanaan pilpres kali ini. Wacana hak angket DPR pun digulirkan oleh partai pengusung 01 dan 03 untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Selain itu, kubu 01 dan 03 pun saat ini, mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasca pemungutan suara, operasi pengamanan suara Prabowo-Gibran berlanjut

Calon Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Calon Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/TKN Prabowo-Gibran)

Di Banten sendiri, Bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran saat proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024 sehingga berujung rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS di beberapa daerah di Provinsi Banten.

Bawaslu Banten mencatat, hingga Jumat 23 Februari 2024, ada 9 TPS yang telah direkomendasikan untuk digelar PSU. Rinciannya, Kabupaten Lebak 1 TPS, Kota Serang 4 TPS, Kabupaten Pandeglang 1 TPS dan Kabupaten Serang 3 TPS.

Namun, berdasarkan informasi dari sumber internal di Bawaslu Banten, saat merekomendasikan PSU, sejumlah Bawaslu kabupaten/kota sempat ada yang dipanggil, dihubungi, bahkan didatangi langsung pejabat tinggi di polres, bersama perwira. Pihak dari aparat itu meminta Bawaslu mempertimbangkan untuk mengurungkan PSU. Alasannya, soal ketertiban dan keamanan negara.

''Informasi yang masuk mereka (Bawalu yang rekom PSU) tiba-tiba ada yang dipanggil, ada juga yang didatangi langung oleh pejabat tinggi polisi di daerah masing-masing,'' kata sumber di internal Bawaslu Banten.

Dari empat daerah yang merekomendasikan PSU, ada tiga Bawaslu di daerah di antaranya mengaku mengalami hal demikian. Padahal, hasil penelitian dan pemeriksaan lembaga pengawas pemilu atas pelanggaran yang terjadi di TPS, sehingga berujung PSU merupakan ketentuan yang harus dipatuhi sesuai Pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji mengaku kedatangannya ke kantor Bawaslu Pandeglang hanya ingin mengkonfirmasi terkait alasan Bawaslu merekomendasikan PSU di TPS 13, Kampung Kebon Cau, Kelurahan Pandeglang. Sebab, sebagai anggota Gakkumdu tidak mendapatkan informasi pelanggaran sehingga diputuskan PSU. Ia pun membantah kedatangannya tersebut sebagai upaya menggagalkan dilakukannya PSU.

Diketahui TPS 13 Pandeglang direkomendasikan PSU lantaran adanya oknum petugas KPPS yang mencoblos surat suara pemilih yang sedang sakit pada proses pemungutan suara. Aksi oknum KPPS itu pun direkam oleh seseorang dan video tersebut viral di media sosial.

''Hal ini pun pertimbangan keamanan bila mana terjadi PSU itu saja. (minta PSU dibatalkan) itu bukan ranah Polri, kami hanya mengamankan saja," kata Oki melalui pesan singkat.

Terpisah, Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Sofwan Hermanto mengaku memanggil pimpinan Bawaslu Kota Serang ke kantornya usai adanya rekomendasi PSU di wilayahnya hanya sebatas koordinasi dan ngobrol ringan biasa sambil menikmati secangkir kopi bersama. Tak ada pembahasan khusus terkait adanya 4 TPS yang PSU di Kota Serang.

''Kami kegiatan seperti itu (ngopi bareng), KPU, Bawaslu itu biasa, kegiatan formal baik nonformal ngopi-ngopi bersama dilakukan terus-menerus,'' katanya.

Begitupun dengan tindakan perwiranya di Polresta Serang Kota yang disebut sempat menghubungi Bawaslu Kabupaten Serang usainya adanya rekomendasi PSU 3 TPS di Kecamatan Ciomas. Meski secara administrasi Kecamatan Ciomas masuk dalam Kabupaten Serang, namun secara wilayah hukum daerah ini masuk Polresta Serang Kota.

''Enggak ada untuk mempertimbangkan urungkan PSU. Kami kan harus bersinergi mendukung proses kelancaran pemilu ini bersama-sama," katanya.

Perludem sebut upaya ini masuk dalam unsur pelanggaran TSM

Infografis kepala desa di Banten (IDN Tiimes/M Shakti)

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni menilai, keterlibatan aparat desa terhadap kompetisi pemilu merupakan pelanggaran serius, sebab, kata dia aparat desa salah satu unsur yang non partisan dalam pesta demokrasi sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu.

Kemudian, jika benar bahwa keterlibatan kades itu dari adanya politisasi kepala daerah dan aparat kepolisian untuk menguntungkan peserta pemilu dan merugikan peserta pemilu yang lain, lanjt Titi, maka hal tersebut masuk dalam pelanggaran serius.

''Ada dua pelanggaran berat di sini, polisi yang berpolitik praktis dan kedua adalah aparat desa yang dipolitisasi nah ini,'' katanya.

Tak hanya itu, dugaan upaya intervensi aparat terhadap penyelenggara pemilu Bawaslu yang disinyalir menghambat kerja-kerja dalam mengambil kebijakan pelaksanaan PSU seperti cerita di atas maka diinilai memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif (TSM). Karena, penyelenggara pemilu harus independen dan tidak boleh ada pengaruh dari luar.

''Bagi saya hal ini harus diungkap tuntas, karena serangan yang fundamental terhadap prinsif pemilu jujur adil dan konstitusional,'' katanya.

Polda Banten tak merespons permohonan wawancara dari IDN Times

Terkait pemanggilan bupati, kepada desa, dan pembagian voucher, IDN Times masih belum mendapat respons dari Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim. Ia tak kunjung menjawab konfirmasi dari pesan singkat yang dikirim ke nomor pribadinya.

IDN Times pun mencoba menelepon ke nomor pribadi Abdul Karim hingga Minggu (14/4/2024) pukul , tapi tidak kunjung dijawab.

Redaksi IDN Times sudah mengirimkan surat permohonan wawancara khusus kepada jenderal bintang dua tersebut pada 18 Maret 2024. Beberapa hari kemudian Redaksi IDN Times sempat mendapat konformasi melalui pesan singkat WhatsApp dari Brigadir Sutaji, seseorang yang mengaku sebagai anggota staf pribadi (Sespri) Kapolda akan menjadwalkan wawancara dengan IDN Times pada minggu terakhir di bulan Maret, namun hingga tanggal 14 April 2024, tak kunjung ada kabar.

Redaksi IDN Times pun sempat meminta waktu terhadap Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto untuk mengklarifikasi temuan di lapangan soal netralitas polisi di Banten saat Pemilu 2024, namun ia menolak dengan alasan tengah sibuk pengamanan arus mudik lebaran.

''Mohon maaf, saat ini kami sedang fokus operasi kemanusiaan, yaitu pengamanan mudik 2024,'' kata Didik melalui pesan singkat.