Serang, IDN Times - Sejumlah pejabat di Provinsi Banten turut menjadi sorotan karena memiliki harta kekayaan cukup fantastis. Bahkan ada pejabat esselon III pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Banten memiliki harta belasan miliar.
Namun, ternyata, seperti dirangkum IDN Times, ada sejumlah pejabat tinggi di Pemprov Banten dengan harta terendah hingga minus ratusan juta rupiah. Siapa saja mereka?
Berdasarkan penelusuran dari situs LHKPN KPK, Selasa (7/3/2023), pejabat tinggi di Pemprov Banten memiliki harta terendah yakni Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Banten Didi Hadiyatna. Ia memiliki harta Rp-441,5 juta.
Dari dokumen LHKPN KPK, Didi hanya memiliki satu bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Lebak senilai Rp96 juta. Selain itu, Didi pun tercatat memiliki alat transportasi dan mesin berupa mobil Toyota Innova tahun 2013 senilai Rp220 juta.
Kemudian, dia pun memiliki kas setara kas Rp474 juta, namun, Didi pun tercatat memiliki utang senilai Rp758 juta sehingga total harta kekayaannya minus Rp-441,5 juta. Bahkan pada tahun sebelumnya hartanya minus Rp-505 juta.
Pejabat kedua memiliki harta terendah kedua yakni Plt Biro Umum Sekretaris Daerah (Setda) Pemprov Banten Zulkarnaen hanya memiliki harta kekayaan Rp52 ribu.
Dari dokumen LHKPN KPK, Zulkarnaen melaporkan tidak memiliki tanah dan bangunan serta alat transportasi. Namun, dia tercatat memiliki kas setara kas sebesar Rp52 ribu sehingga total harta kekayaan pejabat tinggi di tanah Jawara ini hanya Rp52 ribu saja.
Namun, berbanding terbalik dengan sesama pejabat esselon III lain Tubagus Regiasa Fajar memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis senilai Rp11,9 miliar. Harta milik Plt Bidang Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah ini meningkat belasan miliar hanya dalam tempo enam tahun saja.
Dari dokumen LHKPN KPK, harta Tubagus Regiasa meningkat tajam sejak beberapa tahun terakhir. Padahal pada tahun 2016 harta kekayaannya hanya Rp742 juta. Kemudian meningkat pada 2017 menjadi Rp2,8 miliar, 2018 menjadi Rp3 milair, 2019 menjadi Rp3,2 miliar dan 2020 menjadi Rp4,2 miliar. Kemudian, meningkat tajam pada 2021 menjadi Rp11,9 miliar.