Pelantikan PJ Gubernur Banten Digugat, Pemprov Serahkan ke Kemensetneg

Adapun, pertimbangan hakim memberikan kesempatan kepada Kabiro Hukum Pemprov Banten ini, dilakukan untuk memberikan asas peradilan yang adil, sebab objek gugatan yang dilayangkan Permahi DPC Banten akan berimplikasi pada jabatan yang diemban oleh Al Muktabar, selaku Pj Gubernur Banten. 

Sebab itu, dalam sidang berikutnya, yang akan digelar pada Rabu, 27 Juli 2022, Hakim mewajibkan Kuasa Hukum Presiden untuk menghadiri sidang gugatan, tanpa pengecualian.

Sebelumnya, Permahi DPC Banten menggugat Keputusan Presiden Joko "Jokowi" Widodo atas pengangkatan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar. 

Kuasa hukum penggugat lainnya, Satria Pratama menambahkan, dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh Pj kepala daerah-- tanpa adanya pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional-- dapat memicu terjadinya praktik-praktik maladministrasi.

"Karena Pj Gubernur Banten berpotensi dapat melakukan tindakan atau kebijakan di luar kewenangannya yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat Banten,” ucapnya.

Terlebih, lanjut Satria, pada 19 Juli 2022 lalu, Ombudsman RI telah merilis ke publik, bahwa adanya dugaan maladministrasi dalam penunjukan kepala daerah setara gubernur, bupati dan wali kota oleh pemerintah melalui Kemendagri.

Seperti diketahui sebelumnya, Ombudsman RI menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam pengangkatan Pj kepala daerah, yakni penundaan berlarut-larut dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan pelapor, penyimpangan prosedur dalam pengangkatan penjabat kepala daerah seperti adanya pengangkatan dari unsur TNI /Polri aktif, dan tindakan mengabaikan kewajiban hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 serta Nomor 15/PUU-XX/2022 yang meminta Kemendagri untuk menyusun peraturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

“Jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah,” jelasnya.

Jika penunjukan Pj Gubernur dilakukan hanya atas dasar pertimbangan status jabatan sebagaimana pasal 210 ayat (11) UU 10 tahun 2016,  Satria menilai, maka pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum khususnya masyarakat Banten, karena belum tentu [enjabat yang dimandatkan untuk menganti gubernur, bupati, wali kota paham akan permasalahnya dan malah menjadi conflict of interest.

Satria juga mempertanyakan, kepada siapa seorang penjabat gubernur menyampaikan laporannya? "Pemerintah Pusat saja? Atau tetap membuat laporan kepada masyarakat yang tidak pernah memilihnya karena bukan kepala daerah yang dipilih rakyat secara demokratis, dan tidak terlegitimasi langsung oleh rakyat," kata dia. 

Sebab itu, Satria juga mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, berperan aktif guna mempertanyakan status kewenangan Pj Gubernur Banten kepada Kemendagri, karena ini terkait dengan keabsahan hukum terkait putusan dan kebijakan penyelenggaran pemerintah daerah yang dilakukan oleh Pj Gubernur Banten.