Pemkab Lebak Perkuat Forum CSR Lewat Revisi Perda

27 Feb 2026, 16:45 WIB

Kantor Bupati Lebak (IDN Times/Muhammad Iqbal)

Lebak, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berencana memperkuat kelembagaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) atau corporate social responsibility (CSR). Upaya itu dilakukan melalui revisi peraturan daerah atau perda.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lebak, Widy Ferdian mengatakan, penguatan forum dilakukan agar pelaksanaan CSR di daerah lebih terorganisasi dan tepat sasaran.

“Kita ingin perkuat kelembagaannya. Jadi nanti ada tim fasilitasi, pengawas, dan juga mitra Forum TSLP,” kata Widy, Jumat (27/2/2026).

1. Akan dibentuk tim fasilitasi dan pengawas

ilustrasi rupiah (vecteezy.com/Onyengradar)

Widy menjelaskan, tim fasilitasi yang ditetapkan bupati nantinya bertugas mengoordinasikan rencana pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi dengan perusahaan di Kabupaten Lebak.

Tim ini diharapkan mampu mendorong perusahaan menyalurkan program CSR untuk mendukung kegiatan prioritas daerah yang belum terakomodasi APBD maupun APBN.

2. CSR diarahkan dukung program non-APBD

ilustrasi rupiah (unsplash.com/Mufid Majnun)

Menurut Widy, skema tersebut akan difokuskan pada pembiayaan program hasil Musrenbang Non-APBD yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran pemerintah. Meski begitu, ia menegaskan dana CSR tidak akan dikelola pemerintah daerah.

“Mereka (perusahaan) yang tetap melaksanakan, kami hanya menyampaikan program prioritas yang bisa disinergikan pelaksanaannya. Forum yang akan mengawal secara lebih terfokus,” paparnya.

Dalam revisi perda tersebut, yakni Nomor 4 Tahun 2016, Pemkab Lebak juga akan membahas kemungkinan pemberian kewenangan kepada Forum TSLP untuk menegur perusahaan yang tidak menyalurkan CSR sesuai kesepakatan dengan pemerintah daerah.

“Mekanisme itu kami atur di dalam Perda, dan itu menjadi item yang mungkin menjadi salah satu pembahasan,” kata Widy.