Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Banten akan menggelontorkan anggaran senilai Rp16 miliar dalam bentuk bantuan sosial bagi warga yang terdampak kenaikan harga bahan Bakar minyak (BBM). Anggaran tersebut berasal dari dana Bantuan Tidak Terduga (BTT).
"Itu 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu dari DAU dan Bagi Hasil Pajak," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti saat dikonfirmasi, Selasa (6/9/2022).
Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, sesuai dengan regulasi yang ada bantuan sosial itu disalurkan kepada masyarakat terdampak sopir angkot, tukang ojek, nelayan, dan masyarakat terdampak lainnya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Bentuknya nanti BLT (bantuan langsung tunai), karena BLT menjawab berbagai variasi dari masyarakat,” katanya.
Untuk teknis data penerima bantuan sosial tersebut, pihaknya masih akan berkordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sebab, data bantuan bagi masyarakat terdampak kenaikan BBM itu berasal dari dinas sosial (dinsos) Kabupaten/kota.
"berapa banyak kuotanya belum final masih kordinasi dengan kabupaten kota," katanya.
Kendati demikian, Mantan Ketua Umum Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) menegaskan, penyaluran bantuan sosial akan secepatnya dilakukan dalam waktu dekat.
"Menunggu tahapan semua clear. Secepatnya dicairkan," katanya.