Pendapatan Daerah Banten 2026 Diproyeksikan Turun Rp434 Miliar

Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menegaskan, turunnya pendapatan daerah tidak boleh menghambat agenda pembangunan di provinsi tersebut. Menurutnya, setiap anggaran yang direncanakan harus efektif dan tepat sasaran.

“Dengan pendapatan daerah yang turun, prinsip efisiensi menjadi sangat penting. Kami pastikan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Fahmi pada Rabu (12/11/2025).

Dalam KUA-PPAS 2026, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp9,94 triliun, turun dibandingkan tahun 2025. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami kenaikan menjadi Rp7,35 triliun, didominasi oleh pajak daerah yang mencapai Rp6,86 triliun.

"Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat menurun menjadi Rp2,58 triliun, atau lebih rendah sekitar Rp554 miliar dari tahun sebelumnya," katanya.

Gubernur Banten Andra Soni menilai penurunan pendapatan ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, Banten tidak bisa terlalu bergantung pada transfer pusat.

“Kemandirian fiskal Banten saat ini sudah mencapai 70 persen dan ini tertinggi di Indonesia. Itu harus menjadi kekuatan dalam membangun daerah,” kata Andra.

Sementara itu, total belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp10 triliun, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemprov dan DPRD Banten juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2026, dengan asumsi optimalisasi sektor produktif dan penguatan daya saing daerah.

"Dengan arah kebijakan yang telah disepakati ini, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 ditargetkan rampung tepat waktu dan bisa segera dilaksanakan di awal tahun anggaran," katanya.