Pengadaan Makanan Pasien RSUD Labuan Cilograng Bermasalah
Lebak, IDN Times - Meski belum beroperasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sejumlah temua terkait pengadaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng di Kabupaten Lebak dan Labuan di Kabupaten Pandeglang yang merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun anggaran 2024.
Dalam temuannya, BPK mencatat adanya persoalan bahan makanan yang akan segera expired dan mark up harga pada belanja makanan dan minuman untuk pasien RSUD yang belum beroperasi tersebut. Belanja sebesar Rp1.898.334.200, dilakukan kepada dua penyedia yakni CV DPS dan CV PBS.
"Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap proses pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien RSUD Cilograng dan RSUD Labuan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan melaksanakan pengadaan makanan dan minuman pasien belum sesuai dengan ketentuan," tulis BPK dalam laporannya.
1. Belum beroperasi, Dinkes Banten buru-buru banget melakukan pengadaan mamin untuk pasien
BPK menyebut, RSUD Cilograng dan RSUD Labuan sampai dengan saat pemeriksaan bulan Maret 2025 belum beroperasi. Namun demikian, Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah menganggarkan Belanja Makanan dan Minuman (mamin) menggunakan anggaran Belanja Barang Habis Pakai (BHP).
BPK menegaskan, definisi BHP sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 05 atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah persediaan yang dibeli, disimpan, untuk digunakan pada batas waktu tertentu yakni kurang dari 12 bulan seperti alat tulis kantor, sedangkan belanja makanan dan minuman pasien ini digunakan untuk pembelian bahan makanan dan minuman pasien pada saat RSUD Cilograng dan RSUD Labuan beroperasi.
"Meskipun waktu mulai beroperasi (dua RSUD) belum dapat diperkirakan," tulis BPK.