Pengamat: Minim SMP Negeri di Kota Tangerang Masalah Klasik

24 Jun 2021, 07:27 WIB

Ilustrasi DPRD Kota Tangerang (Facebook: DPRD Kota Tangerang)

Kota Tangerang, IDN Times - Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Syech Yusuf (Unis) Tangerang, Adib Miftahul menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang tak memiliki visi jelas dalam mengatasi minimnya jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Tangerang.

Adib menilai, ada dua prioritas utama yang seharusnya dikedepankan dalam pembangunan Kota Tangerang, adalah pendidikan dan kesehatan. Namun, Adib menilai, Pemkot Tangerang dan DPRD tidak memiliki political will untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sekolah ini.

"Masa iya, setiap tahun harus dipusingkan dengan terbatasnya SMP. Harusnya Pemkot dan legislatif sudah mengantisipasi jumlah lulusan yang banyak, tapi tak sebanding dengan keberadaan ruang kelas," kata Adib kepada IDN Times, Rabu (23/6/2021).

1. Minimnya SMP Negeri di Kota Tangerang merupakan masalah klasik

Ilustrasi Kegiatan belajar mengajar. (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Adib menilai, masalah minimnya fasilitas SMP Negeri di Kota Tangerang adalah persoalan klasik yang sudah lama ada dan semestinya segera diselesaikan dengan cara dibangun sekolah-sekolah baru guna menutupi rasio kelulusan siswa dan fasilitas yang ada.

"Masa ini jadi masalah klasik yang selalu berulang-ulang. Keberadaan SMP negeri harusnya sudah selesai. Apalagi ini periode ke dua Pak Arief yang harusnya, masalah vital ini sudah tak ada PR lagi," kata dia.

2. DPRD juga dianggap cuma omdo

Ilustrasi DPRD Kota Tangerang (Facebook: DPRD Kota Tangerang)

Adib menilai, DPRD juga tak tegas mendorong adanya pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dan hanya bisa "berkoar-koar" di hadapan media massa.

"Legislatif nafsu besar, tapi tenaga kecil, omdo (omong doang). Akhirnya DPRD mirip tukang stempel alias paduan suara saja," kata dia.

DPRD sendiri, kata Adib, bahkan tak pernah transparan dalam melakukan pembahasan anggaran program pembangunan dengan pihak Pemkot Tangerang. "Makanya saya bilang mereka cuma omdo, tapi tak transparan juga apa yang mereka lakukan," kata Adib.

3. RSUD juga harus ditambah

Ilustrasi ruang isolasi. (ANTARA FOTO/Fauzan)

Selain itu, Adib juga menyinggung soal kesehatan. Menurutnya, Keberadaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas yang lebih representatif, juga harus dilengkapi dengan keberadaan RSUD yang komplit menjawab kebutuhan soal kesehatan.

"Jumlahnya yang cuma satu harusnya bisa ditambah dengan lebih banyak lagi. Maka betul juga dibilang, kesannya oligarki begitu kental," kata dia.