Pengamat: Rencana Pemerintah Naikkan Tarif PPN Salah Sasaran

19 Jun 2021, 16:20 WIB

Ilustrasi pedagang sembako di pasar. (IDN Times/Holy Kartika)

Serang, IDN Times - Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen dalam waktu dekat dinilai sangat tidak pantas. Apalagi saat ini ekonomi masyarakat terpuruk akibat pandemik COVID-19.

"Kebijakan menaikkan tarif PPN di tengah pelemahan daya beli dan konsumsi masyarakat merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran," kata Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda saat dikonfirmasi, Sabtu (19/6/2021).

1. Pemerintah dinilai seharusnya fokus pemulihan ekonomi masyarakat

cahaya.co

Di tengah pandemik seperti ini, kata Nailu, semestinya pemerintah fokus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dengan menyusun kebijakan yang menarik daya beli masyarakat meningkat bukan justru menambah beban.

"Jika perlu ditingkatkan dengan memberikan stimulus seperti Bansos untuk meningkatkan daya beli masyarakat terdampak pandemik," katanya.

2. Tingkatkan daya beli masyarakat dinilai mampu menarik investor

Default Image IDN

Dengan meningkatkan daya beli masyarakat, menurutnya, bisa menjadi daya tarik kepada investor untuk semakin meningkatkan investasi sehingga Indonesia akan menjadi negara yang menarik bagi investasi.

Justru, lanjutnya wacana mengenakan pajak terhadap komoditas sembako akan memperburuk tingkat daya beli masyarakat. "Jada jika daya beli masyarakat baik itu menjadi pasar yang bagus untuk investor percaya berinvestasi di Indonesia," katanya

3. Penanganan kesehatan harus menjadi fokus di tengah pandemik COVID-19

Seorang staf memakai masker dalam perjalanan menggunakan kereta metro saat uji coba sebelum kembali beroperasi, ditengah penyebaran wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Kolkata, India, Rabu (9/9/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Rupak De Chowdhuri)

Kendati demikian, langkah yang paling efektif saat ini adalah tentu saja menyelesaikan masalah pandemik dengan menurunkan tingkat keparahan dari sisi kesehatan sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal.

"Dengan teratasinya pandemi, maka kegiatan ekonomi akan cepat berangsur pulih. Bagus untuk investasi," katanya.

4. Pulihkan ekonomi, pemerintah diminta kolaborasi dengan perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN

Ilustrasi Infrastruktur (Pelabuhan) (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara, pakar ekonomi Untirta Hady Sudjipto menilai, pemerintah seharusnya membuat kebijakan untuk kolaborasi perusahaan besar baik swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga semua bisa bersinergi memulihkan ekonomi.

"Membangun jejaring dari level besar dan kecil seperti suplai bahan baku atau bahan penunjang lainnya kalau saling melengkapi menguatkan bisa kembali membaik," katanya.