Serang, IDN Times - Provinsi Banten kini telah berusia 20 tahun, terhitung sejak memisahkan diri dari Jawa Barat (Jabar). Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan terutama masalah pengangguran dan kemiskinan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Paguyuban Urang Banten (PUB), Taufiequrachman Ruki saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Peringatan Hari Jadi Provinsi Banten di Kantor DPRD, Kota Serang, Minggu (4/10/2020).
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan, meski Banten telah semakin matang dalam menyelesaikan persoalan yang telah dilalui di usia ke 20 tahun, namun persoalan kemiskinan dan pengangguran harus menjadi perhatian serius.
Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Banten menduduki peringkat pertama jumlah pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran di Tanah Jawara mencapai 8,01 persen atau sebanyak 489.216 orang. Lanjutnya, pengangguran diperkirakan akan terus bertambah di tengah maraknya PHK akibat pendemik COVID-19.
"Berdasarkan data BPS penganguran pada 2020 melonjak, dan akan melonjak lagi dengan COVID-19 ini. Kemiskinan juga akan naik," kata Ruki.
Disampaikan Ruki, kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan geografis yang strategis harusnya membuat Banten yang memiliki sejarah besar di masa kesultanan, mampu mengembangkan potensi tersebut untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.
"Target itu dikejar dan dicapai. Secara geografis, Banten sangat strategis untuk menyuplai kebutuhan pokok nasional," katanya.
Sebagai informasi, angka kemiskinan Provinsi Banten pada Maret 2020 sebesar 5,92 persen. Terjadi peningkatan sebesar 0,98 poin dibanding periode sebelumnya sebesar 4,94 persen.
Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 134,6 ribu orang, dari 641,42 ribu orang pada September 2019 menjadi 775,99 ribu orang pada Maret 2020.