Perencanaan Lemah, 42 Persen APBD Banten 2025 Terancam Mubazir
- Hanya 1,25 persen anggaran efektif
- Output pendidikan dan kesehatan tak jelas
- APBD beresiko sia-sia, Dimyati: bisa jadi lebih besar
Serang, IDN Times – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten mengungkap potensi pemborosan anggaran pemerintah daerah (pemda) se-Provinsi Banten pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp19,14 triliun, atau 42,49 persen dari total APBD murni Rp45,05 triliun.
Kepala Perwakilan BPKP Banten Rusdy Sofyan mengatakan, potensi ini muncul akibat lemahnya kualitas perencanaan dan indikator kinerja di 5 sektor prioritas. “Evaluasi ini bukan temuan penyimpangan, tetapi peringatan dini. Potensi ini bisa terjadi kalau tidak ada perubahan atau refocusing,” kata Rusdy, Kamis (14/8/2025).
1. Hanya 1,25 persen yang dinilai bener-benar efektif
Berdasarkan evaluasi perencanaan dan penganggaran (Evran), hanya Rp151,03 miliar atau 1,25 persen yang benar-benar efektif. Sementara itu, Rp7,64 triliun atau 63,37 persen berpotensi tidak efektif dari sisi logika perencanaan, dan Rp4,27 triliun atau 35,38 persen lemah dari sisi kualitas output. Bahkan, beberapa sektor nyaris tidak memiliki efektifitas sama sekali.
"Pendidikan 100 persen, kesehatan 99,05 persen, penurunan stunting 96,65 persen, pengentasan kemiskinan 99,71 persen, dan ketahanan pangan 97,19 persen," katanya.
2. Ia mencontohkan output kegiatan di sektor pendidikan dan kesehatan yang tak jelas
Rusdy mencontohkan, sektor pendidikan hanya mengandalkan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Indeks Pendidikan, tanpa mengukur kualitas seperti skor PISA atau kemampuan literasi pelajar. Sementara sektor kesehatan di enam daerah hanya memakai Angka Harapan Hidup (AHH) tanpa indikator spesifik kesehatan ibu, bayi, atau penyakit tertentu.
BPKP pun merekomendasikan penguatan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, BPKP juga merekomendasikan penerapan penganggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting, perbaikan indikator outcome yang SMART, refocusing program. "Serta digitalisasi proses e-planning, e-budgeting, dan e-procurement," katanya.
3. APBD beresiko sia-sia, Dimyati: bisa jadi lebih besar
Menanggapi temuan itu, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengaku tidak terkejut. Menurutnya, bisa jadi ketidakefektifannya program melalui APBD pemda bisa lebih besar dari 42 persen.
Seharusnya, kata dia, proyek masyarakat, bukan proyek pribadi. Perencanaannya juga harus bottom up. Ia menegaskan setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata. “Sekecil apapun harus ada nilainya buat rakyat. Jangan sampai sama seperti sebelumnya,” katanya.
Berbeda dengan Dimyati, Kepala Bappeda Banten Mahdani justru menyatakan semua usulan OPD telah melalui telaah dan review. “Temuan BPKP menjadi masukan berharga untuk memastikan program tepat sasaran,” katanya.
