Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Polemik Penetapan TPP ASN Tangsel, Ini Kata Wali Kota Benyamin

Muhamad Iqbal
Polemik Penetapan TPP ASN Tangsel, Ini Kata Wali Kota Benyamin
ilustrasi rupiah (unsplash.com/Mufid Majnun)

  • Kebijakan penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Tangsel disorot karena diduga menguntungkan kelompok jabatan tertentu dan tidak sesuai formulasi yang disyaratkan.
  • Wali Kota Benyamin Davnie menyatakan akan menelusuri dugaan penerimaan TPP ganda serta memastikan anggaran TPP sudah disiapkan untuk seluruh ASN termasuk PPPK.
  • Benyamin menegaskan jika terbukti ada pejabat menerima TPP ganda, kelebihan pembayaran wajib dikembalikan ke kas daerah, sejalan dengan temuan BPK terkait pembayaran TPP saat cuti.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Polemik muncul terkait penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diduga mengandung potensi pengaturan dan penerimaan ganda oleh sejumlah pejabat.
  • Who?
    Direktur Speakup, Suhendar, menyampaikan dugaan pelanggaran; Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menanggapi dengan janji melakukan pengecekan dan penelusuran terhadap laporan tersebut.
  • Where?
    Kejadian berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, termasuk dalam konteks administrasi keuangan daerah setempat.
  • When?
    Pernyataan dan tanggapan disampaikan pada Rabu, 18 Maret 2026, setelah adanya temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan daerah.
  • Why?
    Dugaan muncul karena penentuan besaran TPP dianggap tidak sesuai formulasi yang disyaratkan serta adanya indikasi pengaturan untuk kelompok jabatan tertentu melalui mekanisme penyetaraan jabatan fungsional.
  • How?
    Suhendar mengungkapkan indikasi pelanggaran secara terbuka; Wali Kota Benyamin menyatakan akan memeriksa data TPP ASN dan memastikan jika ada penerimaan ganda maka dana tersebut dikembalikan ke kas daerah.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tangerang Selatan, IDN Times — Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuai sorotan. Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup) menilai, kebijakan itu diduga memiliki potensi pengaturan yang menguntungkan kelompok jabatan tertentu.

Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup), Suhendar, menilai terdapat indikasi potensi perbuatan melawan hukum dalam penetapan TPP tersebut.

“Pada dasarnya, jika berbicara mengenai dugaan potensi perbuatan melawan hukum (PMH), hal tersebut terletak pada penentuan besaran TPP yang tidak didasarkan pada formulasi yang telah disyaratkan,” kata Suhendar, Rabu (18/3/2026).

Akademisi Universitas Pamulang ini juga menyoroti dugaan adanya pengaturan pada penetapan TPP untuk kelompok jabatan tertentu. “Kedua, terkesan adanya dugaan pengaturan penetapan TPP melalui Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan dan Jabatan Fungsional lainnya,” ujarnya.

Dalam dokumen keputusan wali kota tersebut, disebutkan terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional yang menerima TPP dalam beberapa kategori pada nomenklatur Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan maupun Jabatan Fungsional lainnya.

1. Wali Kota mengaku akan mengecek dugaan TPP ganda

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Menanggapi hal itu, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan, akan menelusuri informasi tersebut.

“Iya nanti coba saya cek dulu ya. Tapi TPP memang sudah kami siapkan secara anggaran di APBD untuk semua ASN, di dalamnya termasuk PPPK dan seterusnya. Kalau ada informasi ada yang dobel segala macam, nanti coba saya sisir,” kata Benyamin.

2. Jika benar ada pejabat yang dapat TPP ganda, Benyamin akan minta dikembalikan ke kas daerah

ilustrasi rupiah (unsplash.com/Mufid Majnun)

Ia menegaskan, apabila ditemukan adanya penerimaan TPP ganda oleh pejabat tertentu, maka kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan ke kas daerah.

“Karena kalau umpamanya benar ada yang dobel yang diterima, ya harus dikembalikan salah satunya,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdapat temuan atas Tambahan Penghasilan Pegawai Senilai Rp156.607.044,00 yang dibayarkan kepada pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Editor’s Picks
Soroti TPP ASN Tangsel, LSM: Berpotensi Picu Dugaan Nepotisme
Topics
TangselASN

Editorial Team

EditorIta Lismawati F Malau

Tonton lebih seru di